Media

APINDO menggelar Halal Bihalal dan Rapat Pleno bertema “Navigating Geopolitical Headwinds: Resiliensi Dunia Usaha dalam Menghadapi Ketidakpastian Dinamika Geopolitik”, Jumat (24/4/2026) di Jakarta. Hadir diantaranya Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy, Franky Sibarani, Sanny Iskandar, Sekretaris Umum APINDO Aloysius Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Hariyadi B. Sukamdani, Dewan Pakar seperti Imam Pambagyo, Yose Rizal, Yon Bahar serta pengurus dari 22 bidang APINDO.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi dunia usaha dalam membaca tekanan geopolitik global yang semakin kompleks, mulai dari konflik kawasan, volatilitas perdagangan, tekanan biaya produksi, hingga dinamika rantai pasok internasional.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan dunia usaha tidak dapat hanya menjadi pengamat terhadap krisis global, melainkan harus menjadi bagian dari solusi kebijakan. Menurutnya, eskalasi geopolitik tidak bisa dikendalikan pelaku usaha, tetapi hambatan domestik seperti biaya ekonomi tinggi, perizinan, dan tumpang tindih regulasi masih dapat diperbaiki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta.

Shinta menekankan, APINDO kini bergerak lebih sistematis melalui mekanisme debottlenecking dan task force lintas bidang untuk menginventarisasi masalah usaha, melakukan advokasi, serta memonitor implementasi kebijakan hingga ke tingkat kementerian dan daerah. Fokus APINDO tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi memastikan setiap advokasi menghasilkan penyelesaian konkret di lapangan.

Shinta juga menilai bahwa fase menuju 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan hasil advokasi berdampak nyata terhadap iklim investasi dan pertumbuhan. Dunia usaha membutuhkan kepastian eksekusi, sinergi antarlembaga, dan penguatan substansi kebijakan agar target pertumbuhan ekonomi dapat ditopang oleh penyelesaian hambatan riil.

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI, Edi Prio Pambudi, memaparkan bahwa perubahan lanskap perdagangan global menuntut strategi ekspor yang lebih adaptif. Ia mengungkapkan, dinamika tarif dagang Amerika Serikat membuka peluang negosiasi baru bagi Indonesia, termasuk potensi penurunan tarif melalui proses investigasi dan diplomasi perdagangan.

Menurutnya, Indonesia perlu mengubah pendekatan ekspor dari sekadar volume menjadi strategi berbasis segmentasi pasar, tariff engineering, serta penguatan industri bernilai tambah. Peluang terbesar berada pada sektor tekstil, alas kaki, produk sawit, dan industri halal yang memiliki ruang ekspansi ke pasar Amerika, Eropa, dan Eurasia. Pemerintah juga mendorong model ekspor berbasis tiga jalur prioritas: sektor unggulan cepat, sektor berbasis kuota, dan industri bernilai margin tinggi.

Dari sisi perbankan dan jasa keuangan, Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan APINDO, Tigor M. Siahaan, mengingatkan ketidakpastian geopolitik berpotensi menekan stabilitas moneter dan likuiditas usaha. Dunia usaha diminta lebih disiplin menjaga arus kas di tengah pelemahan nilai tukar, tingginya biaya pinjaman, serta ketidakpastian suku bunga.

Tigor menilai bahwa dunia usaha tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan suku bunga acuan, karena transmisi kebijakan moneter tidak selalu langsung dirasakan pelaku usaha. Fokus utama perusahaan saat ini adalah menjaga likuiditas, memperkuat mitigasi risiko valas, serta memperluas strategi lindung nilai untuk mengurangi tekanan eksternal.

Pada sektor perdagangan, Ketua Bidang Perdagangan APINDO, Anne Patricia Sutanto, menekankan pentingnya percepatan ratifikasi berbagai perjanjian dagang seperti IEU-CEPA, kerja sama dengan Kanada, dan perluasan akses pasar internasional. Menurutnya, perdagangan tidak lagi hanya berbicara ekspor, tetapi juga efisiensi logistik, harmonisasi regulasi, dan integrasi data lintas kementerian.

Anne menilai tantangan terbesar justru berasal dari hambatan domestik, termasuk non-tariff barrier, keterbatasan pelabuhan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung efisiensi industri. Dalam konteks global, Indonesia dinilai memiliki daya tahan tinggi dan semakin dilirik sebagai basis industri padat karya, namun memerlukan reformasi kebijakan agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.

Sementara itu, sektor energi dan sumber daya mineral menyoroti dampak langsung konflik geopolitik terhadap pasokan energi. Mewakili Ketua Bidang ESDM APINDO Eka Satria, Anggota Komite Minyak dan Gas Bidang ESDM APINDO, Daniel Purba, memaparkan ketergantungan terhadap impor LPG dan minyak mentah membuat Indonesia tetap rentan terhadap gangguan rantai pasok global.

Daniel menekankan empat tantangan utama sektor energi, yakni kepastian pasokan dan harga gas, regulasi yang konsisten, kebijakan fiskal, serta biaya energi industri. Dunia usaha membutuhkan kepastian harga gas domestik, percepatan infrastruktur energi, fleksibilitas pemanfaatan energi terbarukan, serta stabilitas regulasi agar daya saing industri tetap terjaga.

Dalam sesi pleno, berbagai bidang turut menyampaikan respons atas tekanan geopolitik. Sektor infrastruktur menyoroti kenaikan biaya logistik dan kebutuhan insentif transportasi; UMKM mengeluhkan kenaikan harga bahan baku seperti plastik; pertanian mengingatkan risiko pasokan pupuk dan metanol; perikanan menyoroti tingginya biaya bahan bakar; sementara bidang SDGs menggarisbawahi urgensi percepatan perizinan dan ketersediaan bahan baku industri. 

Menutup diskusi, Wakil Ketua Umum APINDO, Eddy Hussy, menilai Indonesia memiliki kekuatan pada kapasitas produksi, namun masih perlu memperkuat daya saing perdagangan dan penetrasi pasar. Ia menegaskan bahwa tantangan geopolitik harus dijawab dengan koordinasi lintas sektor agar dunia usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah ketidakpastian global.