Umkm

APINDO bersama Delegasi Republik Indonesia mendorong pembiayaan yang aman, akses pasar berbasis real buyers, serta harmonisasi sertifikasi dan standar ESG dalam FGD ASEAN-China Women Entrepreneurs Exchange 2026: Addressing Challenges and Advancing Leadership in MSMEs Development.

UMKM mencakup sekitar 97% badan usaha dan 85% lapangan kerja ASEAN, tetapi kontribusinya terhadap ekspor baru sekitar 18%. Tantangannya bukan lagi sekadar menciptakan lebih banyak program UMKM, melainkan bagaimana membawa UMKM yang sudah ada masuk lebih dalam ke rantai nilai regional dan global.

Dalam FGD tersebut, yang telah diselenggakan di Siem Reap, Kamboja, 18–20 Agustus 2026, Indonesia tidak hanya mempresentasikan berbagai kebijakan nasional, tetapi juga membawa perspektif dunia usaha mengenai hambatan riil yang dihadapi UMKM ketika ingin naik kelas dan melakukan ekspansi lintas negara.

Delegasi Indonesia sendiri cukup menarik untuk ditonjolkan karena merupakan kombinasi pemerintah–asosiasi–akademisi–pelaku UMKM: Kementerian UMKM, Kementerian Luar Negeri, APINDO, Pusat Inkubator Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, serta pelaku UMKM: Bali Honey dan Rorokenes. 

Dua Agenda Indonesia

1. Dari business matching menuju real transactions

Indonesia mendorong agar UMKM tidak berhenti pada pelatihan dan one-off business matching. Model berikutnya perlu berupa curated buyer–supplier matching yang dimulai dari kebutuhan pembeli nyata, kemudian UMKM dipersiapkan agar mampu menjadi supplier.

Indikator keberhasilannya juga berubah: bukan jumlah peserta atau jumlah business matching, tetapi nilai transaksi, repeat orders, pendapatan ekspor, dan nilai perdagangan ASEAN–China yang tercipta. 

2. Menurunkan biaya untuk menjadi regional & global supplier

Indonesia juga mengangkat persoalan yang sering tidak terlihat: standardisasi, sertifikasi dan compliance.

Perbedaan standar antarnegara, duplikasi sertifikasi, biaya pengujian, sampai tuntutan ESG dapat membuat UMKM yang sebenarnya sudah memiliki produk bagus tetap sulit masuk pasar internasional.

Karena itu Indonesia mendorong harmonisasi/mutual recognition standar dan sertifikasi, pengurangan biaya compliance lintas batas, serta akses lebih luas terhadap testing dan certification services yang diakui. 

Indonesia menggunakan pendekatan Access–Build–Connect–Scale; Singapura memilih pendekatan gender-agnostic berdasarkan kebutuhan dan potensi bisnis; Vietnam secara hukum menjadikan women-owned SMEs sebagai kelompok prioritas; sementara China menggabungkan pembiayaan bergaransi, alternative credit scoring, pelatihan berjenjang, dan one-stop SME services. 

Gender-responsive policy tidak harus berarti menciptakan seluruh ekosistem yang terpisah bagi perempuan. Yang penting adalah mengidentifikasi hambatan yang memang tidak proporsional dihadapi perempuan, kemudian memastikan sistem utama pembiayaan, pasar, digitalisasi dan supply chain mampu mengatasinya.

Jaringan ASEAN yang terbentuk melalui forum ini dapat dimanfaatkan untuk Ecolabelling Training for ASEAN SMEs, inisiatif Indonesia yang sudah memperoleh persetujuan pendanaan melalui RT4D AANZFTA (Regional Trade for Development ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) dan direncanakan mulai akhir 2026. 

Bagi APINDO, hasil Siem Reap bukan akhir dari sebuah forum, tetapi awal dari pekerjaan berikutnya: mengubah konektivitas regional menjadi transaksi, memperkuat kesiapan UMKM sebagai supplier, dan memastikan transisi hijau tidak menciptakan barrier baru bagi usaha kecil.

The next measure of success should not be how many MSMEs we train, but how many are able to sell, scale, and stay in the regional value chain.