Umkm

The ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprise (ACCMSME) dengan bantuan teknis dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) telah menyelesaikan proyek selama dua tahun yang menghasilkan ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2024.

The ASEAN SME Policy Index (ASPI) merupakan indeks kebijakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berfungsi sebagai instrumen pembanding bagi negara untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kebijakan dalam mendukung pengembangan UKM. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan regulasi, kebijakan, dan program, serta sebagai sarana pembelajaran dan studi banding atas praktik terbaik (best practices) lintas Negara Anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan pengembangan dan daya saing UMKM.

Diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia dan berkolaborasi dengan OECD dan ASEAN, kegiatan diseminasi nasional diselenggarakan untuk memaparkan hasil dan temuan regional dari ASPI 2024.

Dengan dukungan dari Pemerintah Irlandia dibawah OECD Southeast Asia Regional Programme, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi regional dalam pengembangan UMKM.

Ronald Walla, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO sebagai Panelis di sesi Dialog Kebijakan mengenai Topik yang Relevan Rencana Pengembangan UMKM Indonesia, dimana dipresentasikan upaya perencanaan strategis nasional dan arah kebijakan untuk memperkuat ekosistem UMKM. Diskusi mencakup prioritas pengembangan UMKM nasional, upaya sinergi publik-swasta, urgensi reformasi regulasi akses pasar, serta optimalisasi pemanfaatan perangkat digital untuk pengembangan kapabilitas UMKM. Presentasi ini memberikan para pemangku kepentingan perspektif yang saling melengkapi dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian kebijakan mengenai upaya pengembangan UMKM di Indonesia.

Dalam sesi yang berjudul: Membangun Kerangka Kebijakan UMKM yang Terintegrasi, dihadirkan 3 Panelis yaitu:

1. “Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Pengembangan UMKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk Mendukung Transformasi Ekonomi” – Ibu Dini Anjani Putri, Koordinator Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil, Direktorat Koperasi dan UMKM, Direktorat Koperasi dan UMKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2. “Penguatan Sinergi Publik–Swasta untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Keterkaitan dengan Industri” – Bapak Ronald Walla, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi, APINDO
3. “Kebijakan Berbasis Bukti dan Reformasi Regulasi untuk Mendukung Inovasi UMKM dan Akses Pasar” – Bapak Anton Rizki Sulaiman, Direktur, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Moderator: Ibu. Dewi Meisari, Pendiri, UKMIndonesia.id dan juga Komite Penguatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusi Bidang UMKM dan Koperasi APINDO

Peserta yang diundang mencakup pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan UMKM, perwakilan asosiasi UMKM, mitra pembangunan, organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi internasional, serta kalangan akademisi dan lembaga pemikir (think tanks) yang berfokus pada pengembangan UMKM.