Perempuan Pertama Ketua Umum DPN APINDO Paparkan 4 Program Unggulan, Termasuk Ikut Perangi Stunting
Senin, 24 Juli 2023
SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, yang baru terpilih pada 6 Juni 2023 lalu, memulai kunjungan kerjanya dengan hadir di Surabaya, Jumat (21/7/2023) malam.
Shinta, yang menjadi perempuan pertama, sebagai Ketua DPN Apindo itu, menghadiri acara Member Gathering dengan tema 'Menjawab Tantangan Dunia Usaha dan UMKM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Manusia' yang diselenggarakan oleh Apindo Jatim.
Dalam kesempatan itu, Shinta menyatakan komitmen DPN Apindo dalam mendorong percepatan kebangkitan ekonomi dalam negeri. “Ada sejumlah program kerja yang telah disiapkan serta empat program aksi uggulan yang akan menjadi fokus kerja selama lima tahun ke depan,” kata Shinta.
Program unggulan pertama adalah membuat roadmap perekonomian Apindo.
Ini merupakan sumbangsih pemikiran dunia usaha sebagai sarana strategis untuk interaksi Apindo dengan para stakeholder, serta menjadi referensi pelaksanaan advokasi kebijakan ekonomi apindo selama lima tahun ke depan.
“Kemudian UMKM Merdeka yang merupakan program pendampingan usaha yang bertujuan meningkatkan kapabilitas UMKM Indonesia sekaligus mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja,” jelas Shinta.
Ketiga yaitu pengentasan stunting. Apindo akan mengalokasikan sumber daya dan dukungan dunia usaha untuk program penanggulangan stunting, demi mengantisipasi ancaman terhadap bonus demografi yang dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Dan terakhir, pengarusan Sertifikasi HR-IR bertujuan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia serta memitigasi risiko yang muncul dalam hubungan industrial,” ungkap Shinta.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Apindo Jawa Timur Eddy Widjanarko, mengatakan dunia usaha berjalan begitu dinamis, termasuk dalam hal peraturan perundang-undangan.
Regulasi pemerintah yang berubah-ubah menimbulkan kesulitan bagi pengusaha dalam pengaturan kegiatan operasional usaha.
“Untuk itu diperlukan langkah konkret dari para pelaku usaha di berbagai sektor dalam menyikapinya. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha,” papar Eddy.
Dia juga menyebutkan, dalam Member Gathering kali ini, mereka juga membahsa beberapa persoalan yang tengah dihadapi pelaku usaha.
"Pertama membahas tentang Implementasi UU Cipta Kerja Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," ujar Eddy.
Kedua tentang Implementasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 115 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
"Kami juga Sharing Session mengenai UMKM Merdeka dari Wakil Ketua Bidang UMKM DPN Apindo, Ronald Walla. Member gathering DPP Apindo Jawa Timur diikuti 38 DPK Apindo di Jawa Timur serta pelaku UMKM," pungkas Eddy.
Sumber: Klik di sini
