APINDO Research Institute dan Jaringan Business Institute Berkomitmen Tingkatkan Produktivitas Nasional Bersama Bappenas
Monday, 02 February 2026
APINDO Research Institute bersama jaringan business institute lainnya, di antaranya Kadin Indonesia Institute, HIMPI Institute, Prasasti Center for Policy Studies, IBC Institute, serta perwakilan dari sektor privat yaitu Deloitte, menegaskan komitmen bersama untuk mendorong produktivitas nasional.
Dalam kesempatan ini, APINDO Research Institute menerima Dokumen Masterplan Produktivitas Nasional 2025–2029 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) in Action yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Penyerahan dokumen ini juga menegaskan peran strategis APINDO Research Institute sebagai salah satu business institute kredibel yang dilibatkan pemerintah dalam penguatan agenda produktivitas nasional. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini juga mencerminkan pendekatan kolaboratif yang diambil pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan produktivitas berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sebagai lembaga riset di bawah organisasi pengusaha, APINDO Research Institute memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas dunia usaha. Melalui analisis berbasis data dan jejaring yang kuat dengan pelaku industri, APINDO Research Institute diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mendorong peningkatan produktivitas nasional yang berdampak langsung pada daya saing dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Economist APINDO Research Institute, Jefri Pakpahan, menegaskan bahwa produktivitas nasional tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. “Konsistensi kolaborasi dalam eksekusi adalah kunci. Seluruh pihak harus berjalan searah agar kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ke depan, APINDO Research Institute berkomitmen untuk terus berkolaborasi mengambil peran aktif dalam mengawal implementasi berbagai kebijakan produktivitas nasional, sekaligus memastikan masukan dunia usaha terintegrasi dalam kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
