Umkm

SURABAYA – Sebagai upaya mendorong inklusi keuangan dan modernisasi sistem operasional bagi pelaku usaha, International Labour Organization (ILO) melalui Global Centre on Digital Wage Payment for Decent Work menggelar agenda krusial di Jawa Timur. Berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), kegiatan bertajuk "Sertifikasi Pelatih Responsible Wage Digitization" resmi dilaksanakan pada 19 - 20 Februari 2026 di Universitas Widya Kartika, Surabaya.

Transisi dari upah tunai ke digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan langkah strategis bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk bertahan di era digital. Digitalisasi upah terbukti mampu menyederhanakan proses penggajian, meningkatkan produktivitas, serta membuka akses bagi pemberi kerja dan buruh ke layanan keuangan yang lebih luas.

Dalam sambutan dan pembukaanya, Bapak Dr. Arief Budiman, Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi DPN APINDO menuturkan pentingnya transisi digital bagi UMKM. Salah satu indikator UMKM yang siap untuk naik kelas dan memiliki ketahanan (resilience) usaha yang baik adalah memiliki kemampuan digitalisasi yang baik. Penting untuk memastikan bahwa transisi ini dilakukan secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat bersama bagi bisnis maupun perlindungan hak-hak pekerja.

Selain itu, hadir juga Bapak Andrej Slivnik, Technical Officer ILO Global Center on Digital Wages for Decent Work Geneva. Ia menerangkan bahwa pelatihan ini memberikan gambaran komprehensif tentang penggunaan dan manfaat pembayaran digital untuk usaha kecil, dengan fokus khusus pada pembayaran gaji digital. Pelatihan ini menekankan pentingnya transisi yang bertanggung jawab dan membimbing UKM melalui langkah-langkah untuk menerapkan digitalisasi yang bertanggung jawab, termasuk elemen manajemen sumber daya manusia (seperti menyiapkan sistem penggajian, mendaftarkan karyawan, dan menerbitkan slip gaji).

“Pusat Global ILO bekerja sama dengan APINDO melaksanakan kegiatan proyek di Indonesia untuk mendorong transisi menuju pembayaran upah digital yang bertanggung jawab, yang berarti pemberi kerja dan juga pekerja dapat merasakan manfaat dan dampak positif dari transisi ini’, tutur Andrej. 

Fokus utama dari kegiatan di Surabaya ini adalah evaluasi akhir dan sertifikasi bagi kandidat pelatih yang akan menjadi ujung tombak edukasi digitalisasi upah di lapangan. Dua perwakilan terpilih dari APINDO Bidang UMKM dan Koperasi, yaitu Ibu Yulia Setyarini, S.E., M.A. dan Bapak Michael Revelin Ervan Septian, menjalani uji kompetensi melalui praktik pelatihan langsung kepada para pelaku UKM.

Proses sertifikasi ini sangat ketat, mencakup penilaian pada:

• Keahlian Materi: Pemahaman mendalam mengenai pembayaran upah digital dan edukasi keuangan.
• Metodologi Pengajaran: Kemampuan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa (adult learning).
• Manajemen Kelas: Kecakapan dalam memfasilitasi grup, komunikasi yang menarik, serta kemampuan pemecahan masalah di lapangan.

Selama dua hari, para peserta dan calon pelatih membedah modul komprehensif yang dirancang oleh ILO. Agenda dimulai dengan eksplorasi manfaat dan risiko digitalisasi, diikuti dengan penyusunan sistem penggajian sederhana yang sesuai regulasi, hingga teknik memilih lembaga keuangan yang tepat.

Program ini merupakan bagian dari fase kedua implementasi proyek ILO di Indonesia, yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Melalui kerja sama erat dengan mitra lokal seperti APINDO, ILO berharap tercipta ekosistem digitalisasi upah yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya kerja layak (decent work) di seluruh penjuru tanah air.