Media

Persoalan daya saing Indonesia bukan semata kapabilitas pelaku usaha, melainkan pada struktur sistem yang masih menciptakan biaya tinggi dan ketidakpastian bagi dunia usaha. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Umum APINDO Anggana Bunawan dalam panel diskusi Asian Development Bank (ADB) Workshop on Logistics & Supply Chain Reform, Rabu (11/2/2026) di Jakarta. Hadir sebagai moderator panel Lishia Erza.

Anggana mengungkapkan, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29% terhadap PDB, lebih tinggi dibanding sejumlah negara ASEAN dan jauh di atas negara dengan sistem logistik maju . Di sisi lain, meskipun sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan kuat dan menjadi salah satu sektor dengan ekspansi tertinggi, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi efisiensi sistemik . Survei APINDO menunjukkan sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi biaya transportasi dan logistik yang tinggi serta keterbatasan konektivitas antar fasilitas transportasi.

Kinerja Indonesia dalam Logistics Performance Index juga menunjukkan tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam periode terakhir, skor LPI Indonesia mengalami penurunan dan peringkat global turut terkoreksi, sementara negara-negara ASEAN lain bergerak lebih cepat memperbaiki sistem logistiknya . Hal ini menegaskan bahwa tantangan Indonesia bukan bersifat siklikal, melainkan berkaitan dengan kapasitas, konektivitas, dan koordinasi dalam ekosistem logistik nasional.

Dalam forum tersebut, Anggana Bunawan menekankan pembenahan ekosistem logistik tidak memiliki solusi cepat. Indonesia harus mau berproses secara konsisten dan berkelanjutan. Reformasi logistik merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga, serta konsistensi implementasi.

Disampaikan pula bahwa reformasi infrastruktur dan integrasi logistik memerlukan keberanian dalam pengambilan keputusan strategis. Karena itu, dibutuhkan payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap keputusan investasi serta kebijakan strategis di bidang infrastruktur dan logistik. Kepastian regulasi menjadi fondasi agar transformasi sistem tidak terhambat oleh risiko ketidakpastian hukum.

Selain pembangunan fisik, reformasi juga harus disertai dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia, khususnya di birokrasi. Tanpa peningkatan kapasitas aparatur dalam merancang kebijakan berbasis data, memahami dinamika rantai pasok global, serta mengelola koordinasi lintas sektor, maka infrastruktur yang dibangun tidak akan sepenuhnya menghasilkan efisiensi.

Anggana mengatakan bahwa produktivitas ditentukan oleh kemampuan menekan waktu, biaya, dan ketidakpastian. Untuk itu, reformasi logistik harus diarahkan pada integrasi sistem secara menyeluruh. Ketika kapasitas infrastruktur, konektivitas, dan koordinasi berjalan selaras, logistik tidak lagi menjadi cost center, melainkan strategic asset yang memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai nilai global.