APINDO Tolak Tegas Kenaikan Harga Gas Bumi Dengan Pertimbangan Dampak Makro
Minggu, 03 September 2023Jakarta, 4 September 2023 – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak dengan tegas kenaikan harga gas bumi pada 1 Oktober 2023, sesuai wacana yang digulirkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Penolakan kenaikan harga gas bumi disampaikan Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO, Bobby Gafur Umar pada Senin (4/9/2023) di Jakarta, mengingat kenaikan harga gas bumi akan menurunkan daya saing di sektor industri yang berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan potensi inflasi karena kenaikan harga di masyarakat.
”Kenaikan harga gas bumi bagi produksi akan berdampak secara makro, dalam hal berikut. Pertama, akan mengurangi atau memotong produksi hingga 30% dari total produksi gas Indonesia. Kedua, mengurangi daya beli industri dan pengurangan tenaga kerja. Ketiga, penurunan ekspor Indonesia dan market share berkurang di pasar global. Keempat, penurunan iklim investasi karena Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Kelima, kenaikan harga gas bumi pada akhirnya berpotensi menyebabkan inflasi yang tentu kita semua hindari, ”terang Bobby.
Dampak kenaikan harga gas telah dirasakan sejumlah sektor industri, diantaranya pada Industri Makanan yang menggunakan energi gas sekitar 50% dari biaya produksi sehingga dengan kenaikan tersebut akan menurunkan daya saing baik di dalam negeri maupun ekspor global. Industri makanan yang telah beralih dari bahan bakar fosil ke gas karena menerapkan prinsip ramah lingkungan.
Keluhan yang sama juga disampaikan industri tekstil yang mempekerjakan sekitar 3,5 juta pekerja dan masih dalam pemulihan pasca COVID. Industri ini meminta dibatalkannya kenaikan harga gas untuk Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) oleh PGN demi ketahanan industri tekstil nasional.
Untuk itu, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Rachmat Harsono, “APINDO berpandangan bahwa tidak ada alasan bagi PGN untuk menaikkan harga gas bumi dan dunia usaha meminta agar pihak terkait memberikan informasi transparan mengenai perhitungan bahan baku, transportasi dan lainnya sebelum memutuskan kenaikan harga gas bumi.”
