Media

APINDO terus memantau secara seksama eskalasi serangan AS-Israel ke Iran yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah. Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut.

Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global. Bagi Indonesia sebagai net importer minyak, tekanan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global terkerek naik di atas asumsi APBN.

Selain energi, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan.

Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. APINDO menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara. Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Di sisi eksternal, dinamika risk-off global dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung. Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu.

Walaupun hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel relatif terbatas, efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha nasional.

Adapun dalam jangka pendek, pelaku usaha saat ini fokus pada langkah-langkah mitigasi risiko yang bersifat realistis dan adaptif. Di antaranya melalui penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin termasuk pengelolaan eksposur valas, diversifikasi sumber pasokan, hingga pemanfaatan instrumen lindung nilai atau natural hedging yang tersedia. Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut.

APINDO mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.

Di saat yang sama, penting bagi Indonesia untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, menjaga posisi netral, serta mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendekatan yang tidak reaktif akan memastikan Indonesia tidak terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik yang berpotensi menambah risiko ekonomi domestik. Stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha. Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.