Media

Jakarta, 12 Agustus 2026 – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dibangun jika Indonesia berani membenahi akar persoalan sektor riil, bukan sekadar mengatasi dampaknya di hilir. Di tengah terpecahnya dunia menjadi blok-blok ekonomi dan politik yang berbeda, dengan aturan, standar, dan kepentingan yang beragam atau fragmentasi dunia, perubahan kebijakan perdagangan, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas energi dan komoditas, pembenahan sektor riil menjadi fondasi utama untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh sekaligus mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dalam pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan ekonomi nasional. Menurut Shinta, dunia usaha nasional harus terus memperkuat kemampuan beradaptasi dan menjaga daya saing di tengah perubahan lanskap ekonomi global. 

Pada saat yang sama, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural di dalam negeri, antara lain tingginya biaya produksi, tantangan memperoleh bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya efisien, produktivitas tenaga kerja, serta dinamika pasar yang terus berubah. Karena itu, menjaga ketahanan ekonomi nasional membutuhkan respons yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan yang memengaruhi investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya," ujar Shinta.

Urgensi pembenahan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam sambutannya pada Rakerkonas XXXV APINDO 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai gejolak global. Stabilitas inflasi, meningkatnya optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, hingga penguatan ekonomi digital menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah juga terus memperkuat iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha agar Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan juga menekankan swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa. Pemerintah terus mempercepat reformasi regulasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta membangun ekosistem desa sebagai pusat produksi nasional yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk terus mendorong kepastian hukum, menjaga stabilitas politik, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan secara konstruktif guna memperkuat daya saing nasional sekaligus menjaga keberlangsungan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dari sisi daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, Sulawesi Selatan terus memperkuat daya tarik investasi melalui pembangunan infrastruktur secara masif, dari mulai jalan, irigasi hingga fasilitas kesehatan. Menurutnya, keberlanjutan investasi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

APINDO kemudian kembali menegaskan pentingnya memastikan berbagai komitmen tersebut diterjemahkan menjadi penyelesaian konkret. Untuk itu, APINDO menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, yang berfungsi mengidentifikasi, memetakan secara rinci, mengawal, serta memastikan penyelesaian berbagai hambatan usaha hingga tuntas.

Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha, mulai dari kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, kebijakan nutri-level, tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah/Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi yang menghambat sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan. Sejumlah masukan dunia usaha telah mulai mendapatkan respons pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha nasional.

“Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja,” lanjut Shinta.

Menurut APINDO, urgensi pembenahan sektor riil juga tercermin dari tantangan ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 67 persen dari total pengangguran merupakan generasi muda yang didominasi Generasi Z, sementara hampir 60 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda ekonomi Indonesia bukan hanya tentang menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga memastikan tersedianya pekerjaan yang produktif, berkualitas, formal, dan berkelanjutan.

Selain itu, pembenahan iklim usaha harus berjalan beriringan dengan upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi daerah. Dalam rangkaian kegiatan APINDO, Business Investment Expo menjadi wadah untuk mempertemukan potensi usaha dan investasi dari berbagai daerah dengan pelaku usaha dan mitra strategis.

APINDO juga menginisiasi Business Investment Forum yang menghadirkan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim serta Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, termasuk menghadirkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat pada Rakerkonas XXXV APINDO 2026 lalu.

Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mempromosikan potensi investasi unggulan sekaligus membahas strategi membangun iklim investasi yang semakin kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Bagi APINDO, potensi daerah harus diterjemahkan menjadi proyek dan investasi yang siap direalisasikan melalui kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta konektivitas dengan rantai pasok nasional dan global.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mengubah potensi ekonomi daerah menjadi investasi nyata yang memperkuat daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Konektivitas investasi juga diperkuat melalui Business Matching Session yang mempertemukan duta besar dan perwakilan internasional dari negara-negara sahabat dengan perwakilan daerah untuk mengeksplorasi peluang investasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk membuka kolaborasi yang lebih luas sekaligus mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan.

APINDO menilai ketahanan ekonomi nasional tidak cukup dibangun melalui kebijakan responsif terhadap tekanan jangka pendek. Indonesia membutuhkan reformasi yang menyentuh hulu persoalan sektor riil, memperbaiki ekosistem investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha untuk tumbuh.

Komitmen kolaboratif tersebut kembali ditegaskan melalui rangkaian agenda yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional tidak berhenti pada kebijakan, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata dalam mendorong reformasi ekonomi Indonesia.

APINDO akan terus mengonsolidasikan berbagai aspirasi dan rekomendasi dunia usaha untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai masukan bagi arah kebijakan ekonomi nasional. Bagi APINDO, ketahanan ekonomi bukan sekadar kemampuan bertahan menghadapi ketidakpastian, tetapi kemampuan membangun fondasi ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.