DPRD dan Apindo Kabupaten Tangerang Sepakati Penolakan Buruh Soal Tapera
Friday, 21 June 2024
TANGERANG - DPRD Kabupaten Tangerang dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang menyepakati penolakan buruh terhadap tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dirancang oleh pemerintah pusat setelah para buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD.
Koordinator aksi buruh, Lugito, yang juga tergabung dalam Aliansi Buruh Banten, menjelaskan bahwa tujuan buruh melakukan aksi unjuk rasa ini untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan Tapera.
“Program Tapera ini dinilai sangat membebani dan mencekik para buruh yang ada di Kabupaten Tangerang, bahkan seluruh Indonesia,” ucap Lugito, Kamis (20/6/2024).
Para pengusaha di Kabupaten Tangerang pun juga ikut merasakan dampak dari potongan gaji buruh yang dinilai membebani para buruh.
“Kami miris, rakyat dan buruh sudah menjerit, bahkan Apindo pun ikut mendukung dengan adanya aksi penolakan terhadap program Tapera ini,” katanya.
Jika aksi unjuk rasa yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, Lugito menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan buruh akan kembali menggelar demo besar pada 27 Juni mendatang di Jakarta.
“Kita berharap program ini bisa dibatalkan,” ujarnya.
Sedangkan itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Yahya Amsori, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan perwakilan dari para buruh yang melakukan unjuk rasa.
“Kami DPRD Kabupaten Tangerang ikut mendukung AB3 dan menolak adanya PP Nomor 21 Tahun 2024 atas perubahan terhadap PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Tapera),” ucap Yahya.
Pada kesempatan itu juga, Yahya menjelaskan kalau DPRD Kabupaten Tangerang akan melakukan rekomendasi kepada DPRD Provinsi Banten atas keinginan buruh yang ada di Kabupaten Tangerang.
“Kami ikut menolak, rekomendasi ini juga akan kita layangkan ke DPR RI dan pemerintah pusat secepatnya,” katanya.
Sekretaris Apindo Kabupaten Tangerang, Juanda Usman, juga menjelaskan bahwa pihaknya ikut menolak karena akan membebani para pengusaha yang ada di Kabupaten Tangerang.
“Jangan paksakan pengusaha atau perusahaan untuk mengeluarkan iuran lagi untuk program ini,” ucap Juanda.
Sumber: tangselpos.id
