Menuju Kedaulatan Energi Papua, APINDO Dorong Penyelesaian RUED di Dewan Energi Nasional
Jumat, 27 Februari 2026
JAKARTA – Provinsi Papua menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang belum merampungkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Kondisi ini menjadi sorotan dalam audiensi Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Papua bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Dewan Energi Nasional Prof. Dr. Ir. Johni Jonathan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian RUED sebagai dasar kebijakan pembangunan energi daerah, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Papua.
Ketua APINDO Papua, Mozes Morin, menegaskan bahwa dunia usaha siap terlibat aktif dalam mendukung transisi energi dan investasi sektor energi di Tanah Papua. Ia menyebut momentum ini sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan energi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Dewan Energi Nasional, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, tersebut dipimpin langsung oleh Mozes Morin, didampingi Sekretaris Umum APINDO Papua Bonifasius Mofu serta anggota APINDO Papua Hengki Ap dan Damian Mote.
Rombongan diterima oleh Prof. Johni Jonathan Numberi yang mewakili Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si.
Informasi mengenai pertemuan ini disampaikan Sekretaris Umum APINDO Papua, Bonifasius Mofu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (27/2/2026).
Papua Diminta Segera Rampungkan RUED
Dalam audiensi tersebut, DEN menitipkan pesan agar Pemerintah Provinsi Papua segera menyelesaikan dokumen RUED.
Menurut Prof. Numberi, RUED merupakan instrumen fundamental yang menjadi turunan Kebijakan Energi Nasional dan berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan energi di tingkat provinsi.
Dokumen tersebut memuat peta jalan kebutuhan dan ketersediaan energi daerah, strategi bauran energi, target pemanfaatan energi terbarukan, hingga proyeksi investasi dan pembangunan infrastruktur energi jangka menengah dan panjang. Tanpa RUED, arah kebijakan energi berpotensi tidak terintegrasi dengan kebijakan nasional serta dapat menghambat masuknya investasi.
Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional
Prof. Numberi menyampaikan apresiasi atas kunjungan APINDO Papua yang membawa gagasan dan pandangan dari pelaku usaha industri di Tanah Papua, khususnya sektor energi.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua APINDO Papua, Sekretaris dan jajaran yang telah hadir. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyampaikan sosialisasi kebijakan energi nasional dan rencana energi nasional sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Energi Nasional,” ujarnya.
Anggota Dewan Energi Nasional Prof. Dr. Ir. Johni Jonathan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng memaparkan progres penyusunan dan revisi RUED di 38 provinsi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memastikan pembangunan sektor energi berjalan terarah, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
APINDO Papua Siap Beri Kontribusi
Ketua APINDO Papua, Mozes Morin, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan DEN.
“Atas nama APINDO Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih atas gambaran kebijakan yang telah disampaikan Dewan Energi Nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum APINDO Papua, Bonifasius Mofu, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran serta masukan terkait pengembangan sektor energi dan energi terbarukan di Provinsi Papua.
“DPP APINDO Papua ingin berkontribusi dalam sektor energi, khususnya energi baru dan terbarukan yang ada di Papua. Kami juga ingin mendengar langsung arahan Dewan Energi Nasional terkait hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun APINDO Papua,” jelasnya.
Menurut Bonifasius, APINDO Papua melihat peluang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendorong pengembangan potensi energi serta energi terbarukan secara berkelanjutan di Tanah Papua.
Audiensi ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi menjadi titik tolak percepatan penyelesaian RUED Papua serta penguatan investasi energi dan energi terbarukan di wilayah paling timur Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha, Papua didorong mengambil peran strategis dalam peta ketahanan dan transisi energi nasional.
Sumber: topberita.co.id
