Sinergi BPS dan APINDO Papua Barat: Perkuat Akurasi Data untuk Sensus Ekonomi 2026 dan Diversifikasi Ekonomi
Selasa, 21 April 2026
MANOKWARI, 21 April 2026 – Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Rekonsiliasi Data Prelist Statistical Business Register (SBR) di Aula Kasuari Gelambir Ganda. Kegiatan ini mengusung tema “Profil Usaha dan Kebutuhan Data bagi Pelaku Usaha” serta menghadirkan Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Papua Barat, Sroyer Elisa, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi BPS dan APINDO Papua Barat guna menghadirkan data ekonomi yang akurat, valid, dan mutakhir sebagai fondasi perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Akurasi Data Jadi Kunci Transformasi Ekonomi Papua Barat
Forum rekonsiliasi data ini dinilai krusial di tengah tantangan struktural ekonomi Papua Barat. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional sebesar 20,80% pada 2024, tingkat kemiskinan masih berada di angka 19,58%, tertinggi ketiga secara nasional.
Dalam paparannya, Sroyer Elisa menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi Papua Barat untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Saat ini, sektor LNG masih mendominasi hingga 98,4% dari total ekspor. “Diversifikasi ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Ketergantungan pada sektor pertambangan dan LNG membatasi pemerataan manfaat ekonomi,” tegas Sroyer.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa basis data yang inklusif dan akurat, terdapat risiko kesalahan dalam membaca kondisi riil (misreading) yang berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.
APINDO Dorong Kolaborasi Data Lewat Kerangka “GROW”
Momentum ini juga menandai reaktivasi DPP APINDO Papua Barat setelah vakum sejak 2017 hingga 2025. Sebagai bentuk kontribusi konkret, APINDO memperkenalkan kerangka kerja “GROW” (Grow, Represent, Optimize, Win-Win).
Kerangka ini mencakup: Perluasan basis anggota dunia usaha, Representasi kondisi ekonomi riil pelaku usaha, Sinkronisasi data SBR BPS dengan direktori APINDO dan Penguatan ekosistem data berbasis insight investasi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong integrasi data ekonomi antara pemerintah dan sektor swasta secara lebih komprehensif.
Strategi Pendataan: Bangun Kepercayaan Pelaku Usaha
Dalam aspek teknis, Sroyer menyoroti pentingnya membangun kepercayaan (trust) pelaku usaha dalam proses pendataan. Ia merekomendasikan penggunaan format pertanyaan berbasis rentang nilai (range) dibandingkan angka detail, guna menjaga kerahasiaan data finansial responden. Pendekatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas data dalam Sensus Ekonomi 2026.
Sroyer juga menegaskan peran strategis dunia usaha melalui konsep Indonesia Incorporated, di mana pengusaha tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga mitra pemerintah dalam pembangunan nasional. “Pengusaha adalah pemegang saham ‘republik’ yang turut menentukan arah perekonomian bangsa,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran data dari pelaku usaha.
Menutup kegiatan, Sroyer Elisa menyatakan komitmen penuh APINDO untuk mendukung pelaksanaan SE2026. “Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya agenda BPS, tetapi fondasi bersama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis kondisi riil,” pungkasnya.
Kegiatan ini mengundang oleh 77 peserta secara luring dan daring, yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta jajaran BPS di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
