Media

Jakarta, 23 Juni 2026 – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan proses ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu serta mampu memberikan manfaat nyata bagi perdagangan, investasi, dan daya saing industri nasional. 

Usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama APINDO Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11-19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris. Misi ini juga menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut strategis, termasuk penguatan dukungan terhadap pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA, komitmen untuk meningkatkan awareness dan utilization IEU-CEPA setelah ratifikasi, serta pendalaman dialog mengenai EUDR, sustainability standards, dan kesiapan sektor-sektor prioritas Indonesia dalam memenuhi ketentuan akses pasar Uni Eropa. 

Business Mission to Europe 2026 dipimpin oleh Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral yang juga Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu, serta delegasi pelaku usaha yang mewakili sektor manufaktur, tekstil dan garmen, alas kaki, furnitur, properti, infrastruktur, logistik, dan sektor strategis lainnya.  

Misi ini bertujuan memperkuat dukungan terhadap implementasi IEU-CEPA sekaligus mengidentifikasi berbagai isu teknis yang masih menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam proses ratifikasi, termasuk kesiapan implementasi, tantangan regulasi, penguatan kerjasama investasi, pengembangan kapasitas industri, dan peluang kolaborasi ekonomi jangka panjang. 

Seperti diketahui, penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA di Nusa Dua, Bali, pada 23 September 2025 menjadi milestone penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-Uni Eropa setelah hampir satu dekade proses negosiasi. Namun, setelah fase tersebut, agenda yang tidak kalah penting adalah memastikan proses legal finalization, ratifikasi, entry into force, dan implementasi dapat berjalan efektif. APINDO memandang fase ini sangat krusial karena manfaat CEPA tidak akan otomatis dirasakan oleh dunia usaha tanpa kesiapan pelaku usaha, pemahaman terhadap peluang dan ketentuan perjanjian, serta dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra strategis di Uni Eropa. 

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani mengungkapkan, fase berikutnya setelah selesainya negosiasi adalah memastikan IEU-CEPA dapat segera diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang konkret bagi dunia usaha kedua pihak. 

"Saat ini fokus kita harus bergeser dari negotiation menuju opportunity and partnership. Keberhasilan IEU-CEPA tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses negosiasi, tetapi oleh 1 kemampuan kita memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif baik dari sisi EU maupun Indonesia, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Shinta.

 Menurut APINDO, urgensi implementasi IEU-CEPA semakin tinggi mengingat skema Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa yang saat ini berlaku bagi Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026. Mulai 1 Januari 2027, Indonesia dijadwalkan keluar dari daftar penerima Standard GSP karena telah mencapai status negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) selama beberapa tahun berturut-turut. 

Di sisi lain, Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA dan saat ini memasuki tahap ratifikasi dengan target pemberlakuan 1 Januari 2027. Bagi dunia usaha, isu yang paling mendesak bukan sekadar berakhirnya fasilitas GSP, melainkan memastikan tidak terjadi cliff edge pada awal 2027, yaitu kondisi ketika fasilitas GSP berakhir sementara IEU-CEPA belum berlaku efektif. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan biaya perdagangan karena sejumlah produk ekspor Indonesia kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) Uni Eropa. 

Risiko tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia merupakan salah satu pengguna terbesar fasilitas Standard GSP Uni Eropa. 

Pada 2024, nilai impor preferensial Uni Eropa dari Indonesia yang memanfaatkan fasilitas tersebut mencapai sekitar €5,6 miliar. 

Sektor yang paling rentan terdampak adalah sektor padat karya berorientasi ekspor seperti tekstil dan garmen, alas kaki, produk perikanan dan seafood olahan, serta furnitur dan produk kayu tertentu, yang selama ini memperoleh manfaat signifikan dari preferensi tarif GSP. Sebaliknya, sektor seperti kelapa sawit, nikel dan produk hilirisasi mineral, energi, serta komoditas tambang relatif lebih dipengaruhi oleh isu keberlanjutan, investasi, rantai pasok, dan kebijakan industri dibandingkan oleh perubahan skema tarif. 

Karena itu, APINDO memandang IEU-CEPA sebagai instrumen strategis yang jauh melampaui penggantian fasilitas GSP. Perjanjian ini diharapkan menciptakan kepastian akses pasar jangka panjang, memperkuat integrasi rantai pasok, meningkatkan investasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Uni Eropa. 

Dalam konteks global, meningkatnya ketidakpastian perdagangan, termasuk penggunaan kebijakan unilateral oleh sejumlah negara, semakin memperkuat pentingnya kemitraan berbasis aturan seperti IEU‑CEPA untuk memberikan stabilitas dan kepastian bagi pelaku usaha.

Untuk mendukung tujuan tersebut, APINDO mengusulkan pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA yang berfungsi mengawal proses ratifikasi, memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha, mengidentifikasi hambatan implementasi, hingga fase utilisasi yaitu memastikan kesiapan sektor-sektor prioritas dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut. 

"Bagi APINDO, IEU-CEPA bukan hanya tentang liberalisasi tarif. Perjanjian ini harus menjadi platform untuk memperkuat investasi, capacity building, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan industri, kepastian berusaha, serta peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Implementasi IEU-CEPA juga harus mampu menjawab berbagai non-tariff barriers yang selama ini menjadi hambatan perdagangan dan investasi,” papar Shinta. 

Menurut Shinta, momentum pasca-negosiasi harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret. Indonesia perlu memanfaatkan IEU-CEPA untuk membangun kolaborasi baru di bidang manufaktur, rantai pasok global, ekonomi hijau, ekonomi digital, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia. “Melalui Business Mission to Europe dan usulan 2 pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA, APINDO ingin memastikan bahwa perjanjian ini tidak berhenti sebagai dokumen perdagangan, tetapi menjadi katalis bagi kemitraan strategis, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan Uni Eropa," papar Shinta. 

Dalam Business Mission tersebut, APINDO melakukan serangkaian pertemuan strategis tingkat tinggi dengan para pengambil kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan utama Eropa. Beberapa di antaranya saat di Den Haag, APINDO melakukan pertemuan dengan Queen Máxima dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General’s Special Advocate for Financial Health, VNO - NCW (Federasi Pengusaha Belanda), Invest International, hingga Dutch Ministry of Foreign Affairs’ Foreign Economic Relations Directorate. APINDO juga turut berpartisipasi dalam forum bisnis pelaku usaha Indonesia dan Eropa yang diselenggarakan bersama oleh KBRI Den Haag, APINDO, dan Leiden Asia Centre di Indonesia House Amsterdam.

Di Brussels, APINDO berdiskusi dengan European Parliament dengan fokus pada percepatan proses ratifikasi IEU-CEPA, kesiapan implementasi, keberlanjutan, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Pertemuan juga dilakukan dengan European Commissioner for Trade and Economic Security dan European Commissioner for Environment, Water Resilience, and Competitive Circular Economy. Agenda lain di Brussels juga termasuk diskusi dengan Flanders Investment and Trade (FIT), Flanders’ Chamber of Commerce and Industry (VOKA), CEPA Coalition, serta BusinessEurope, konfederasi dunia usaha Eropa yang mewakili federasi pengusaha nasional dari negara-negara anggota Uni Eropa.

Di Paris, APINDO mengadakan pertemuan dengan MEDEF International, Secretary-General of the French Ministry for Europe and Foreign Affairs, Head of Bilateral Affairs & International Business Development Department - French Ministry of Economy and Finance (BERCY), melakukan dialog Forum Southeast Asia bersama Business France (badan promosi perdagangan dan investasi internasional Prancis), serta bertemu pemimpin perwakilan industri dan institusi seperti Danone, L’Oreal, Berluti, INSEAD, HEC, dan SciencesPo. Selain itu, APINDO juga melakukan dialog dengan OECD terkait proses aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pentingnya pelibatan dunia usaha dalam reformasi kebijakan, responsible business conduct, serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia sesuai standar internasional. 

APINDO turut menyampaikan apresiasi kepada KBRI Den Haag, KBRI Brussels, dan KBRI Paris atas dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan APINDO Business Mission to Europe 2026. APINDO juga menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta atas dukungan dalam memperkuat dialog dan kerja sama ekonomi Indonesia-Belanda. Sinergi antara perwakilan pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan misi ini. 

Rangkaian pertemuan dalam misi ini menegaskan komitmen APINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan hasil IEU-CEPA dapat diimplementasikan dan berdampak nyata bagi perekonomian nasional. Kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan para mitra strategis menjadi fondasi penting dalam mendorong implementasi IEU-CEPA serta penguatan kemitraan ekonomi Indonesia-Uni Eropa. “Target kita jelas: tidak boleh terjadi cliff edge pada awal 2027. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Karena itu APINDO siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak,” tutup Shinta.