Media

Sejak Kuartal ke-4 2021 hingga saat ini, Indonesia memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Terakhir, pada Kuartal ke-2 2022 pertumbuhan mencapai 5,44% (year-on-year) ditopang kinerja ekspor yang semakin cemerlang. Pertumbuhan positif yang dicatatkan ekonomi Indonesia berkat kontribusi harga ekspor komoditas yang melonjak.

Beberapa komoditas ekspor Indonesia mengalami kenaikan harga sebagai akibat situasi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Kenaikan harga komoditas tersebut tentu membawa keuntungan, terutama dalam peningkatan penerimaan negara dari ekspor.

Namun, di sisi lain harus diwaspadai munculnya ancaman dan resiko terhadap prospek perekonomian mendatang. Indonesia kini harus bersiap menghadapi sejumlah tantangan nyata pada tahun 2023, seperti pelemahan kondisi ekonomi global hingga tantangan turunnya harga komoditas. Resiko-resiko baru yang muncul dapat mengancam outlook maupun proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Selain resiko tersebut, resiko lainnya berhubungan dengan pandemi C19. Karena di beberapa outbreaks C19 masih terjadi, misalnya di Tiongkok yang direspon dengan kebijakan zero C19 policy. Dengan adanya outbreaks, Tiongkok melakukan penutupan atau lockdown. Juga, dampak dari perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga-harga komoditas meningkat, sehingga menimbulkan disrupsi sisi supply. Hal ini tentu saja menyebabkan tekanan inflasi global yang meningkat. Dan peningkatan tekanan inflasi direspon melalui pengetatan moneter. Sedangkan di saat yang sama, banyak negara menghadapi ruang fiskal yang terpakai secara extraordinary pada saat pandemi lalu, sehingga ruang fiskalnya semakin terbatas.

Disinilah diperlukan peran semua negara untuk bersama sama memperbaiki kondisi global untuk saling memberikan manfaat baik dari aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pembangunan sosial. Peran Indonesia melalui Presidensi G20 membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi, peran Indonesia diharapkan dapat memimpin upaya untuk menggerakkan ekonomi dunia secara inklusif. Sedangkan dari aspek politik, peran Indonesia diyakini akan mendorong kerja sama serta menginisiasi hasil nyata dari sektor-sektor prioritas yang strategis, sehingga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan global dalam memimpin pemulihan.

Beberapa perkembangan tersebut menjadi landasan bagi APINDO dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan domestik, ketenagakerjaan dan industri, serta kebijakan di bidang ekonomi secara umum. APINDO memperkirakan bahwa untuk antisipasi kelesuan bahkan krisis perekonomian global, perlu dilakukan penguatan ekonomi domestik dengan potensi sumber sumber produksi dan pasar yang besar.

Tantangan lainnya adalah kondisi sosial politik. Walaupun tahun politik baru akan memuncak di tahun 2024, namun berbagai aktivitas politik diproyeksikan akan meningkat secara signifikan di 2023. Menjaga konsistensi pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang akan mendapat tantangan yang cukup berat di tahun tahun politik.

Atas dasar kondisi tersebut, APINDO menggelar Rapat Kerja & Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO ke-32 dengan tema “Memperkokoh Sinergi Pengusaha dan Pemerintah dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global” pada Senin – Selasa (29-30/8/2022) di Jakarta. Dunia usaha dan pemerintah diharapkan dapat memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan agenda agenda pembangunan secara berkelanjutan.

Untuk itu RAKERKONAS akan diisi dengan Diskusi Dunia Usaha dengan Pemerintah guna membahas hal hal strategis bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Perpektif yang dihasilkan dalam diskusi diskusi tersebut akan menjadi rujukan dalam pembahasan pembahasan agenda internal organisasi untuk menyusun strategi peningkatan peran strategis organisasi.

Dalam rangka meningkatkan sinergi dengan Pemerintah, APINDO mengundang sejumlah Menteri untuk berdiskusi dengan dunia usaha, diantaranya Menteri Perindustrian, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam Rakerkonas ini, APINDO juga menghadirkan World Bank Managing Director of Development Policy and Partnership Mari Elka Pangestu.

Sebelum pelaksanaan Rakerkonas, APINDO akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga pada Senin (29/8/2022). Munassus APINDO ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan perubahan terkait dengan peraturan perundangan saat ini. Dengan adanya dinamika peraturan perundangan, maka APINDO menilai perlunya penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APINDO, baik mengenai visi, misi, maupun usaha APINDO di semua tingkatan.

Rangkaian Munassus dan Rakerkonas APINDO mengundang pengurus APINDO seluruh Indonesia di 34 provinsi dan perwakilan APINDO daerah di Kabupaten/Kota.