Media

Jakarta, 21 Agustus 2023 - Menanggapi arahan Presiden dalam Rapat Terbatas terkait isu polusi udara, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mendorong Pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama polusi dengan menyertakan dampak ekonomi dan dampak regulasi, termasuk merancang regulasi untuk menargetkan penurunan polusi berdasar kajian tersebut, dengan menggunakan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menangani polusi udara Jakarta.

Shinta mengungkapkan, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek. “Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah Just energy transition, atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses transisi energi berkeadilan, perlu perhatian terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut,” ucap Shinta.

Shinta juga menambahkan isu polusi udara berkorelasi erat dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global, maka just energy transition ini membutuhkan dukungan dari dunia internasional. Dukungan pemerintah dalam skala nasional sebagai implementasi diperlukan pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal. Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya dibawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday.

Untuk solusi jangka pendek adalah melalui fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum  kendaraan listrik, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon. 

Sedangkan untuk solusi jangka menengah, APINDO turut mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Seperti peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, dan dekarbonisasi rantai pasok. APINDO juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat sebagai solusi krusial demi meningkatkan kesadaran masyarakat perihal peningkatan polusi udara. 

Target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan. Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu  dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan. 

Terkait isu WFH, APINDO berpendapat agar kebijakan ini tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Hal ini disebabkan oleh polusi udara membutuhkan upaya yang lebih sustainable untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik dan tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan begitu saja pola kerja Work From Home (WFH), misalnya pekerja pabrik yang harus berada di lokasi usaha untuk kegiatan produksi. 

APINDO juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau  faktor lain, misalnya pembakaran sampah oleh masyarakat, dampak kegiatan usaha, atau dari sumber lain diantaranya kondisi musim kemarau dengan rendahnya intensitas hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir.

TENTANG APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menjadi representasi tunggal Dunia Usaha yang dibentuk sejak 31 Januari 1952. APINDO meliputi Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) yang berada di 34 Provinsi, dan ratusan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

Organisasi yang pada awalnya memfokuskan perhatian pada isu Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, saat ini semakin dinamis dengan melibatkan diri pada sejumlah sektor, di antaranya investasi.

APINDO merupakan anggota aktif dari the International Organization of Employers (IOE), ASEAN Confederation of Employers (ACE) and Confederation of Asia-Pacific Employers (CAPE). Selain itu, APINDO memiliki sejumlah unit bisnis, diantaranya International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC). 

APINDO memiliki keterwakilan dalam Kelembagaan Tripartit (unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja), dimana sejumlah perwakilan Pengurus APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.