Umkm

Di tingkat ASEAN, APINDO merupakan anggota aktif dari The ASEAN Confederation of Employers (ACE). ACE memiliki peranan penting dalam mendorong keterlibatan kolektif pengusaha di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan keterampilan melalui analisis situasi terkini, pertukaran praktik baik, dan pembentukan kerangka kerja kolaboratif guna memastikan kebijakan yang lebih responsif di tingkat nasional dan regional. 

Fahmi Imam Fauzy, Komite Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusif-Bidang UMKM dan Koperasi DPN APINDO, menghadiri ASEAN Regional Workshop on Employment Creation and Formalization yang diselenggarakan pada tanggal 23–24 Juli 2025 di Provinsi Luang Prabang, Laos. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Regional atas Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment towards Decent Work Promotion in ASEAN, yang telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-28 dan ke-29.

Lokakarya ini diprakarsai oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Laos yang bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dengan dukungan dari Pemerintah Jepang melalui proyek ASEAN-ILO/Japan Industrial Relations Project. Acara ini mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, serta perwakilan dari badan-badan sektoral ASEAN seperti SLOM, ACCMSME, ACWC, ACE, dan ATUC.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mengaitkan kebijakan investasi, perdagangan, dan industri dengan kebijakan ketenagakerjaan, guna memaksimalkan dampak positif investasi domestik dan asing terhadap promosi UMKM lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta alih teknologi dan pengetahuan. Selain itu, lokakarya ini juga menjadi ajang pertukaran praktik baik antarnegara dalam mendorong transisi dari pekerjaan informal menuju pekerjaan yang layak dan formal di kawasan ASEAN.

Secara tematik, Fahmi membahas topik Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Unlocking Domestic Potential: TKDN as a Strategic Lever for SMEs-Driven and Inclusive Growth. Ia menjelaskan TKDN memang memberikan peluang bagi besar bagi UMKM untuk memperoleh kontrak pemerintah, membangun kapasitas lokal, dan memperkuat daya saing. Namun jika tanpa dukungan ekosistem yang memadai seperti jaringan pemasok, pengendalian biaya, dan kejelasan regulasi, maka UMKM dapat menghadapi berbagai tantangan untuk  memanfaatkannya secara optimal. Termasuk dalam menciptakan lapangan kerja formal dalam dampak yg lebih luas. 

Selain itu, Fahmi juga menjelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan peluang dari kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), UMKM perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, UMKM perlu memahami target TKDN spesifik di masing-masing sektor. Misal sektor alat kesehatan mensyaratkan TKDN lebih dari 60%, sementara sektor elektronik lebih dari 40%. Kedua, UMKM perlu melakukan peningkatan operasional, seperti melakukan sertifikasi, manajemen mutu (QA systems), dan menyusun proses dokumentasi yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi TKDN. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan pasar dan kesiapan UMKM dalam memasuki rantai pasok industri. Ketiga, mencari dukungan dari program pemerintah maupun asosiasi. Insentif, pelatihan peningkatan kapasitas, dan pendampingan teknis bisa membantu UMKM mempercepat adaptasi terhadap persyaratan TKDN. Dan terakhir, memperkuat jaringan rantai pasok lokal, dengan menjalin kemitraan bersama pemasok lain di dalam negeri, agar target TKDN bisa dicapai secara kolektif dan efisien.

“Dengan strategi terpadu melalui ekosistem yang baik, UMKM tidak hanya bisa mematuhi aturan TKDN, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing serta memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah’, Ujar Fahmi. 

Dalam lokakarya regional tersebut hadir beberapa representasi dari anggota ASEAN lain dan Timor Leste. Kehadiran Indonesia dalam lokakarya ini menunjukkan komitmen nasional dalam memperkuat kolaborasi regional dan mendorong kebijakan yang berpihak pada UMKM, tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.