Town Hall DPN–DPP APINDO Bahas Update Advokasi RUU Ketenagakerjaan
Jumat, 14 Agustus 2026
Dalam upaya memperkuat komunikasi, konsolidasi, dan kesamaan langkah dalam mengawal agenda ketenagakerjaan nasional, DPN APINDO bersama DPP APINDO di seluruh Indonesia menggelar Town Hall Meeting secara daring pada Jumat (14/8/2026), dengan agenda Update Advokasi RUU Ketenagakerjaan.
Forum tersebut diikuti oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani; Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO Bob Azam; Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Darwoto; Ketua Komite Pengupahan Subchan Gatot; Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Myra M. Hanartani; PMO Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO Joko Baroto; serta Direktur Eksekutif DPN APINDO Rudolf Saut, bersama jajaran DPP APINDO di seluruh Indonesia.
Sebagai forum komunikasi dan konsolidasi, Town Hall menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan advokasi RUU Ketenagakerjaan, menyamakan pemahaman, sekaligus menghimpun perspektif dari daerah. Konsolidasi ini menjadi semakin penting seiring dengan proses advokasi yang terus dilakukan APINDO bersama berbagai pemangku kepentingan.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menekankan pentingnya menjaga kesatuan arah dan memperkuat kolaborasi seluruh unsur APINDO dalam mengawal agenda ketenagakerjaan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen APINDO untuk mendorong proses penyusunan regulasi yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja serta perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO, Bob Azam, menyampaikan perkembangan advokasi yang telah dilakukan APINDO, termasuk dialog dan komunikasi yang intensif bersama serikat pekerja dan serikat buruh. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun titik temu dan mendorong penyusunan RUU Ketenagakerjaan secara bersama, dengan mengedepankan itikad baik, partisipasi bermakna, serta keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Dalam prosesnya, APINDO telah membangun komunikasi dengan berbagai konfederasi dan federasi serikat pekerja/serikat buruh. Pendekatan dialog sosial ini diarahkan untuk menemukan rumusan yang dapat diterima secara bersama, sekaligus memperkuat kontribusi dunia usaha dan pekerja dalam proses legislasi ketenagakerjaan nasional.
Sejumlah isu strategis turut menjadi bagian dari pembahasan,termasuk penguatan dialog sosial dan kepastian hukum. Masukan dari DPP APINDO di berbagai daerah turut memperkaya perspektif dengan mempertimbangkan karakteristik sektor dan tantangan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Melalui Town Hall ini, APINDO terus memperkuat konsolidasi internal sekaligus melanjutkan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk mengawal RUU Ketenagakerjaan secara konstruktif, berbasis data, dan mengedepankan semangat kebersamaan, guna mendorong regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan pekerja, serta mendukung keberlangsungan dan daya saing dunia usaha.
