Media

KALSEL - Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan bersilaturahmi ke Kantor DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan, Kamis (16/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga pengusaha dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan industri yang terus berkembang.

Hadir dalam pertemuan itu seluruh pengurus inti GAPKI Kalsel, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Sekretariat, hingga Tim Pengarah. Sementara dari pihak APINDO Kalsel turut menyambut, antara lain Ketua DPP APINDO Winardi Sethiono, Sekretaris Abdul Haris Makkie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Noorhalis Majid, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Antonius Simbolon, serta Kepala Sekretariat Rafiqah.

Dalam sambutannya, Ketua DPP APINDO Kalsel, Winardi Sethiono, menyampaikan apresiasi atas kedatangan pengurus GAPKI. Menurutnya, GAPKI merupakan bagian penting dari ekosistem APINDO yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

“APINDO berupaya merangkul semua pengusaha termasuk GAPKI dan seluruh anggotanya agar bersatu dalam satu payung besar. Bila pengusaha bersatu, akan lahir kesamaan pemahaman dan komitmen terhadap misi utama APINDO, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Winardi.

Ia menambahkan, penguatan advokasi kebijakan menjadi kunci agar dunia usaha tidak terkendala dalam menjalankan misi tersebut. “Kami berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pengusaha dan tenaga kerja, sehingga cita-cita membuka lapangan kerja seluas-luasnya bisa terwujud,” imbuhnya.

Sementara itu, Julian, Ketua Tim Pengarah GAPKI Kalsel, menyoroti perubahan situasi industri akibat pesatnya kemajuan teknologi. Menurutnya, banyak perusahaan kini menggantikan tenaga manusia dengan mesin demi efisiensi, yang berdampak pada berkurangnya lapangan kerja.

“Dari sisi perusahaan, otomatisasi memang efisien. Tapi dampaknya besar bagi tenaga kerja. Kami berharap APINDO dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mencari solusi, agar kemajuan teknologi tidak menekan kesempatan kerja,” tuturnya.

Ketua GAPKI Kalsel, Edy Sapta Binti, turut menyoroti persoalan kebijakan pemerintah terkait penertiban lahan. Ia menyebut, terdapat sekitar 3,7 juta hektare lahan di Indonesia yang diambil alih negara karena dianggap bermasalah, termasuk lahan yang sebenarnya masih aktif dan berizin.

“Padahal lahan tersebut memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja. Kami berharap ada kepastian hukum dan perlindungan bagi perusahaan yang telah beroperasi sesuai aturan,” ujarnya.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, berbagai isu lain turut mengemuka, seperti kemudahan berusaha, perizinan lingkungan (AMDAL) yang masih sulit dan mahal, konsistensi penerapan UU Investasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. GAPKI berharap APINDO dapat berperan sebagai intermediary antara pengusaha dan pemerintah daerah, agar tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin Kalsel menjadi contoh daerah yang ramah investasi dan berpihak pada penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor perkebunan,” tutup Edy.

Sumber: kalsel.pikiran-rakyat.com