Media

Batam – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri menyatakan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakilnya Nyanyang Haris Pratamura dalam masa kerjanya 100 hari belakangan sudah peka dalam menjaga iklim usaha.

Apindo menilai Pemprov Kepri yang dipimpin oleh Ansar-Nyanyang saat ini sudah koperatif dalam menjembatani pengurusan izin yang dilakukan oleh pengusaha di Kepri, ke Pemerintah Pusat.

“Semuanya berjalan dengan baik. Mereka cukup kooperatif, misalnya ada kendala kita komunikasikan. Lalu mereka membantu menjembatani sampai ke pusat,” kata Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, Selasa (10/6).

Untuk kedepannya, Apindo Kepri berharap Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang dapat segera merealisasikan kawasan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Jika FTZ menyeluruh sudah direalisasikan, maka akan dapat menggeliatkan perekonomian di Provinsi Kepri. “Kita harap FTZ menyeluruh segera direalisasikan saja. Untuk menggeliatkan ekonomi kepri,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Kepri, Alfiandri menilai dalam masa 100 hari pertama pemerintahan Ansar-Nyanyang telah terdapat sejumlah kebijakan publik yang mulai diimplementasikan dan patut diapresiasi sebagai langkah awal yang konstruktif.

Seperti adanya kebijakan subsidi transportasi laut untuk, hal ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan konektivitas dan keadilan akses antarwilayah di Kepri. Menurutnya, ini merupakan langkah konkret yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pulau terpencil.

“Lalu pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di beberapa kabupaten kota, program bantuan pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa asal Kepri,” tambahnya.

Kendati demikian, ia mencatat bahwa sebagian besar kebijakan tersebut masih berada pada tahap implementasi awal. Sehingga diperlukan kesinambungan, pemantauan yang akuntabel, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi, agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan publik secara berkelanjutan dan inklusif.

“Kami berharap ke depan Pemprov Kepri juga dapat memperkuat reformasi struktural di bidang birokrasi, transparansi fiskal, dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sumber: kepri.batampos.co.id