Media

Gejala deindustriliasi disebut semakin nyata dipicu kebijakan proteksi industri dilonggarkan. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru di era presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani juga mengungkap kecemasannya terkait gejala deindustrialisasi yang tercerminkan dari proporsi kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut dalam 1 dekade terakhir. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB pada 2014 sebesar 21,28%, turun drastis dari tahun sebelumnya dengan sumbangsih 23,6% atau Rp2.152,6 triliun dari total PDB Rp9.084 triliun pada 2013.   Penurunan terus terjadi hingga tahun 2023, di mana kontribusi manufaktur berada di angka 18,67% atau Rp3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp20.892 triliun.   

Proporsi manufaktur terhadap PDB 2023 memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang berkontribusi 18,34%, tetapi masih lebih rendah dari porsi manufaktur tahun 2021 sebesar 19,25%.  

"Selama ini pelaku usaha dan analis ekonom selalu menyampaikan kekhawatiran terkait adanya deindustrialisasi yang semakin cepat bila iklim usaha atau investasi di sektor manufaktur tidak dibenahi," tuturnya.  

Shinta menyebut deindustrialisasi dapat meminimalisir lapangan pekerjaan di sektor manufaktur hingga pengangguran struktural meningkat. Tak hanya itu, kondisi ini dapat terlihat dari penurunan produktivitas industri pengolahan hingga daya saing output manufaktur yang masih rendah.  

Alhasil, produk lokal sulit bersaing dengan produk impor di dalam negeri dan produk serupa di pasar ekspor. Di sisi lain, pelaku industri ditargetkan mampu menggenjot pertumbuhan manufaktur tumbuh 5-6% dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 19,6% pada 2025. 

Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20240610/257/1772675/pengusaha-sebut-gejala-deindustrialisasi-makin-nyata-beban-berat-pemerintahan-era-selanjutnya