FGD Just Transition: APINDO dan Serikat Pekerja Satukan Perspektif dalam Dialog Sosial Konstruktif
Jumat, 27 Februari 2026
APINDO bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Just Transition di Jakarta, Kamis (27/2/2026). Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyatukan pandangan dunia usaha, pekerja, dan pemerintah dalam merumuskan transisi berkeadilan di tengah tantangan perubahan iklim dan transformasi ekonomi.
FGD ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan dan perwakilan institusi strategis, antara lain Chairul Saleh, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Bidang Perekonomian; Nikodemus Lupa, Koordinator Bidang Pemasyarakatan Perselisihan Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan; Muhammad Fajri, Ketua Tim Program dan Kerja Sama Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian; serta Mariska, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas. Turut hadir Ema Liliefna, Deputi Bidang Program KSBSI; Gama A. Yogotomo, Ketua Komite Jaminan Sosial APINDO; dan Myra M. Hanartani, Ketua Komite Regulasi APINDO, bersama jajaran APINDO, KSBSI, dan KSPI.
FGD dibuka dengan sambutan Gama A. Yogotomo yang menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon merupakan keniscayaan, namun harus dikelola secara adil, terukur, dan realistis. APINDO menekankan pentingnya Just Transition untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha, daya saing industri, dan perlindungan pekerja melalui dialog sosial dan peningkatan produktivitas.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ema Liliefna yang menyoroti dampak nyata perubahan iklim terhadap aktivitas kerja dan penghidupan buruh. KSBSI menegaskan urgensi kehadiran kerangka regulasi ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur perubahan iklim dan Just Transition, agar risiko transisi tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada pekerja.
Sesi diskusi panel dipandu oleh Myra M. Hanartani sebagai moderator, yang memfasilitasi dialog substantif antara dunia usaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Diskusi menekankan perlunya kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta regulasi yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi dan industri.
Dalam paparannya, Chairul Saleh menegaskan bahwa agenda Just Transition harus ditempatkan dalam kerangka penguatan produktivitas nasional dan penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif. Pemerintah mendorong penguatan keterampilan, pengembangan green skills, serta optimalisasi program perlindungan pekerja sebagai penyangga risiko transisi.
Paparan dari Kementerian Perindustrian menekankan kesiapan sumber daya manusia industri melalui pengembangan green jobs dan green skills, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta program reskilling dan upskilling. Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa Just Transition merupakan bagian integral dari agenda perencanaan pembangunan nasional yang diarusutamakan dalam kebijakan lintas sektor untuk memastikan transformasi ekonomi rendah karbon tetap inklusif dan berkeadilan.
Melalui FGD ini, APINDO, KSBSI, dan KSPI menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat dialog sosial yang solutif dan berorientasi ke depan, guna memastikan pertumbuhan industri berlanjut, pekerja terlindungi, dan tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi Indonesia.
