Apindo Kaltim Sebut Kesejahteraan Buruh, Butuh Ekosistem Usaha yang Sehat dan Berkelanjutan
Sabtu, 03 Mei 2025
BALIKPAPAN - Di tengah sorotan terhadap praktik outsourcing dan peringatan Hari Buruh Internasional, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur (Apindo Kaltim) menyampaikan pandangannya terkait upaya menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.
APINDO menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan perjuangan universal yang harus dijaga dalam kerangka hukum dan proses demokrasi yang berlaku di Indonesia.
Meski demikian, asosiasi ini mengingatkan pentingnya keberlangsungan usaha dan produktivitas perusahaan.
"Buruh yang sejahtera adalah buruh yang bekerja, bukan yang kehilangan pekerjaan," kata Abriantinus selaku Ketua APINDO Kaltim, dalam pernyataan tertulis yang diterima NOMORSATUKALTIM, pada Sabtu (3/5/2025).
Ia mengatakan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak semata dibentuk melalui regulasi nasional.
Namun yang lebih penting yakni interaksi langsung antara pekerja dan pengusaha di tingkat perusahaan.
Di sana, menurut Abriantinus, perlu dibangun semangat saling pengertian dan tanggung jawab bersama.
Harmoni antara pengusaha dan pekerja hanya dapat terwujud apabila kedua pihak menyadari adanya keberhasilan usaha, dan keberlanjutan kerja yang merupakan tujuan bersama.
"Dunia usaha membutuhkan produktivitas dan stabilitas tenaga kerja. Sementara pekerja membutuhkan lingkungan kerja yang layak, adil, dan memberi kepastian jangka panjang," ungkapnya.
Dalam konteks praktik outsourcing, APINDO tidak secara langsung menyebut bentuk dukungan atau penolakan.
Namun, ia menekankan pentingnya dialog sosial yang konstruktif dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan.
Termasuk, perlunya pemerintah menciptakan kerangka kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak.
APINDO juga menyatakan kesiapannya berperan aktif dalam Satuan Tugas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk oleh pemerintah.
Ia berharap, inisiatif lintas sektor ini dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan serta menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan global.
"Dampak perang tarif perdagangan dan tekanan terhadap sektor padat karya menjadi pengingat bahwa kita perlu merancang agenda ketenagakerjaan yang strategis dan terintegrasi," jelas Abriantinus.
Sebagai bagian dari solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan, APINDO Kaltim mendorong sejumlah langkah.
Wisata Kaltim
Pertama, menjaga kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.
Kedua, mendorong formulasi kenaikan upah minimum yang proporsional.
Ketiga, memberi insentif bagi industri padat karya.
Keempat, mengendalikan impor ilegal dan menjaga daya beli masyarakat.
Kelima, meningkatkan investasi pada upskilling dan reskilling tenaga kerja.
Keenam, menjamin daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.
Tak hanya itu, pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan masyarakat agar dapat bersinergi dalam satu irama melalui semangat Indonesia Incorporated.
Bagi Abriantinus, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Sumber: nomorsatukaltim.disway.id
