APINDO Tapin minta sertifikasi halal tidak bebani UMKM
Senin, 19 Oktober 2026
APINDO Tapin minta sertifikasi halal tidak bebani UMKM
Rantau - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, meminta pemerintah perluas pendampingan dan permudah akses sertifikasi halal agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris APINDO Tapin Fahrin Rizali mengatakan, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pemasaran produk.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha,” kata Fahrin di Rantau, Kabupaten Tapin, Senin.
Menurut dia, penerapan sertifikasi halal perlu disertai edukasi dan pendampingan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi persyaratan.
"Pemda perlu bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pendamping proses produk halal, dan organisasi pengusaha guna memperluas sosialisasi serta menyediakan pendampingan teknis," ungkapnya.
Selain itu, ucap Fahrin, pemerintah perlu mengoptimalkan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang memenuhi persyaratan agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan sertifikat.
Fahrin menyebutkan, APINDO Tapin siap menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha guna membantu penyebaran informasi serta memperluas akses pendampingan sertifikasi halal.
"Sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM Tapin untuk meningkatkan kualitas, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," harapnya.
Sumber: kalsel.antaranews.com
