Umkm

APINDO mendukung arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan (UJP). Hal tersebut disampaikan dalam konsultasi publik yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI, Senin (24/8/2026) di Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO, Dr. Arief Budiman menyampaikan bahwa kepemilikan modal asing perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan modal, tetapi juga menciptakan ekosistem pembiayaan yang mampu mendorong UMKM berkembang, meningkatkan kapasitas usaha, dan naik kelas.

Tak hanya itu, APINDO pun menambahkan perlunya menyelaraskan kebijakan pembiayaan dengan agenda UMKM hijau yang saat ini tengah dikembangkan oleh Bappenas dan Kementerian UMKM. Sinkronisasi antar kebijakan dinilai penting agar dukungan pembiayaan dapat diarahkan kepada UMKM yang menjalankan praktik usaha berkelanjutan sekaligus mendorong transformasi ekonomi hijau.

APINDO juga menilai bahwa pengaturan mengenai UMKM dalam RPP masih terlalu umum sehingga perlu diperjelas sektor atau kelompok UMKM mana yang menjadi prioritas untuk didorong. Penetapan sektor prioritas akan membantu pemerintah dan industri pembiayaan menentukan sasaran intervensi secara lebih terukur, termasuk dalam mengarahkan investasi, pembiayaan, pendampingan, maupun dukungan pengembangan kapasitas.

Investasi asing dapat memberikan manfaat ketika terdapat kegiatan atau model usaha yang ingin dikembangkan tetapi belum dapat dijalankan secara optimal oleh pelaku domestik. Kolaborasi dengan investor asing dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan usaha, tambahan modal, transfer pengetahuan, dan pengembangan model bisnis. Namun demikian, APINDO mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan batasan dan karakteristik masing-masing subsektor. Salah satu contohnya adalah modal ventura, di mana kebutuhan pendanaan bagi perusahaan rintisan (startup) tidak selalu sesuai dengan skala modal yang terlalu besar sehingga diperlukan pengaturan dan desain pembiayaan yang lebih tepat sasaran.

Selain pembiayaan, APINDO menekankan pentingnya membangun ekosistem pendukung UMKM. Sebagus apa pun kebijakan pembiayaan, dampaknya akan terbatas apabila tidak disertai ekosistem yang memungkinkan UMKM mengakses dan memanfaatkan pembiayaan secara efektif. Salah satu contoh yang disoroti adalah pengembangan credit scoring yang dapat membantu lembaga pembiayaan menilai kelayakan UMKM secara lebih akurat, sekaligus mempermudah pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses kredit.

Melalui masukan tersebut, APINDO mendorong agar RPP kepemilikan asing tidak berhenti pada pengaturan mengenai besaran kepemilikan, tetapi juga mampu memastikan bahwa investasi dan pembiayaan yang masuk menghasilkan nilai tambah bagi UMKM dan naik kelas secara berkelanjutan.