DPP APINDO Sulbar Periode 2024–2029 Resmi Dilantik, Dorong Transformasi Ekonomi Daerah
Selasa, 16 September 2025
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Barat resmi dilantik untuk periode 2024–2029 dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Mamuju, Selasa (16/9/2025).
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, yang hadir bersama jajaran pengurus pusat, antara lain Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy, Ketua Bidang Organisasi APINDO Anthony Hilman, dan Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka dan pengucapan sumpah janji pengurus, yang menjadi simbol resmi berpindahnya tongkat estafet kepemimpinan dari Ketua DPP periode sebelumnya, Andri Prayoga Putra Singkarru, kepada Ketua DPP terpilih periode 2024–2029, H. Arman Salimin, M.Pd.
Dalam sambutannya, Shinta W. Kamdani menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada kepengurusan sebelumnya atas kontribusi nyata bagi dunia usaha di Sulawesi Barat. Ia mengajak kepengurusan baru untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan menghadirkan solusi atas tantangan ketenagakerjaan.
“Tantangan terbesar Sulawesi Barat bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu berpindah dari sektor informal ke sektor formal yang lebih produktif. DPP APINDO Sulbar diharapkan menjadi garda terdepan memperjuangkan dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah,” tegas Shinta, (16/09/25).
Shinta juga memaparkan fakta penting terkait ketenagakerjaan nasional, di mana kebutuhan lapangan kerja pada 2022–2023 mencapai 12,4 juta orang, tetapi lapangan kerja baru yang tersedia hanya 4,5 juta. Selain itu, hanya 26% pengusaha yang merasa kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, dan hanya 9% tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi – angka yang jauh tertinggal dari Malaysia (25%) dan Thailand (14%).
Di Sulawesi Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif rendah, hanya 3,02% (lebih baik dari nasional 4,82%), namun tingkat pekerja informal masih tinggi mencapai 72–77%. “Mayoritas masyarakat bekerja tanpa kepastian. Ini tugas kita untuk membantu mereka naik kelas ke sektor formal yang lebih produktif,” tambah Shinta.
Ia juga menyoroti potensi besar Sulbar di sektor pertanian, perikanan, energi, dan mineral. Produksi padi mencapai 318 ribu ton, jagung 220 ribu ton, sawit 241 ribu ton, kakao 67 ribu ton, dan perikanan tangkap 65 ribu ton per tahun. “Potensi ini harus diolah menjadi industri bernilai tambah, agar Sulbar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah tetapi pusat agroindustri, industri perikanan, dan pariwisata yang menciptakan lapangan kerja berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., mengapresiasi kehadiran jajaran DPN APINDO dan menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
“Kami telah menurunkan angka kemiskinan dari 16,7% menjadi 6,5% selama 10 tahun terakhir, bahkan pertumbuhan ekonomi pernah kami pacu hingga 12%. Dengan melibatkan seluruh komponen termasuk pengusaha, kita bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi lain. Pemerintah akan terus ramah, terbuka, dan memberikan kepastian agar investor mau masuk,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mendorong pengembangan sektor perikanan dengan insentif seperti tax holiday, serta hilirisasi sektor pangan termasuk jagung dan bungkil sawit untuk bahan pakan ternak. “Ini peluang besar bagi pengusaha untuk berinvestasi di Sulbar. Saya meminta Ketua DPP APINDO Sulbar yang baru agar terus berkoordinasi dengan DPN APINDO di Jakarta sehingga sinergi ini berlanjut,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan pelantikan juga diisi Dialog Kolaborasi APINDO dan Strategi Pengupahan bersama HR Manager perusahaan-perusahaan besar di Sulbar oleh Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut, serta diakhiri dengan ramah tamah antara jajaran DPN APINDO dan Gubernur Sulbar sebagai wujud penguatan komunikasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha.
Dengan dilantiknya kepengurusan DPP APINDO Sulbar 2024–2029, diharapkan organisasi ini semakin berperan aktif menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong transformasi ekonomi Sulawesi Barat menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. (ed/st)
