Media

Jambi - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi, Sukiman, bersilaturahmi dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jambi, John Kennedy, di Kantor APINDO Jambi, Kamis (29/10/2026).

Pertemuan ini membahas penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk uji tuntas HAM serta dukungan terhadap terciptanya iklim usaha yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Kanwil Kementerian HAM Jambi dan APINDO Jambi dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya penghormatan HAM dalam kegiatan bisnis.

Pembahasan mencakup tanggung jawab perusahaan, perlindungan hak pekerja, kepastian dan keberlangsungan usaha, serta pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis.

Dalam konteks Bisnis dan HAM, penerapan prinsip HAM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja, tetapi juga perlu memperhatikan hak dan kepentingan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perusahaan membutuhkan kepastian hukum, perlakuan yang adil, lingkungan usaha yang kondusif, serta perlindungan dari tindakan yang dapat menghambat keberlangsungan bisnis secara tidak sah.

Di sisi lain, pekerja berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, kondisi kerja yang layak, serta perlindungan dari diskriminasi dan tindakan yang merugikan hak-haknya.

Oleh karena itu, penerapan prinsip Bisnis dan HAM perlu dibangun melalui keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemenuhan kewajiban para pihak, dan penciptaan iklim usaha yang sehat.

Hubungan antara perusahaan dan pekerja diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan masing-masing, tetapi juga mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian persoalan secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah uji tuntas HAM (Human Rights Due Diligence), yaitu proses bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan potensi dampak kegiatan usaha terhadap HAM.

Melalui uji tuntas HAM, perusahaan diharapkan mampu mengenali risiko sejak dini, mengambil langkah pencegahan yang tepat, serta menyediakan mekanisme penanganan apabila terjadi dampak yang merugikan.

Penerapan uji tuntas HAM juga dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Dengan memahami potensi risiko HAM dalam operasional bisnis, perusahaan dapat mengurangi potensi konflik, menjaga hubungan baik dengan pekerja dan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, HAM tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, dukungan APINDO Jambi menjadi salah satu aspek penting untuk memperluas pemahaman mengenai Bisnis dan HAM di kalangan pelaku usaha. Sebagai organisasi yang mewadahi kepentingan dunia usaha, APINDO memiliki peran strategis dalam mendorong komunikasi, pertukaran informasi, dan peningkatan kesadaran perusahaan mengenai penerapan prinsip HAM yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dunia usaha.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, terus mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha, agar prinsip penghormatan HAM dapat diintegrasikan ke dalam praktik bisnis di Provinsi Jambi.

Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun pemahaman bersama bahwa perlindungan HAM dan keberlangsungan usaha merupakan dua aspek yang dapat berjalan beriringan.

Melalui silaturahmi ini, Kanwil Kementerian HAM Jambi berharap terbangun kerja sama yang berkelanjutan dengan APINDO Jambi dalam mendorong penerapan uji tuntas HAM, meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip Bisnis dan HAM, serta menciptakan ekosistem usaha yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber: jambi.antaranews.com