Apindo Jambi Minta Pertimbangkan Dampak Sosial Ekonomi soal Eksekusi Lahan PT BSU
Senin, 31 Agustus 2026
JAMBI - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jambi meminta pemerintah mencari solusi terbaik soal rencana eksekusi lahan PT BSU di Sei Temidai, Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.
Ketua Apindo Provinsi Jambi, John Kennedy mengatakan, keberlangsungan perusahaan perlu menjadi perhatian karena aktivitasnya tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar.
Keberadaan perusahaan turut menggerakkan aktivitas perekonomian dari tingkat bawah.
"Jika perusahaan berhenti beroperasi, dampaknya berpotensi dirasakan oleh ribuan pekerja, pelaku usaha, serta masyarakat," ujar John, Sabtu (29/8/2026).
Apindo meminta pemerintah tidak melihat persoalan eksekusi lahan tersebut hanya dari sisi hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
Apindo Provinsi Jambi pun siap menjembatani agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak lebih luas.
John menilai Pengadilan Negeri (PN) perlu mempertimbangkan penundaan eksekusi, sembari mencari jalan keluar yang dapat diterima para pihak.
"Pelaksanaan eksekusi tidak seharusnya dilakukan tanpa kajian menyeluruh. Pemerintah perlu memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan sebelum mengambil langkah," ucapnya.
John khawatir jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, dampaknya dapat meluas terhadap kondisi perekonomian Jambi.
Polemik tersebut, lanjut John, berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap perekonomian masyarakat jika aktivitas perusahaan terhenti.
Selama ini, ribuan orang tidak hanya menjadi penerima penghasilan dari perusahaan, tetapi ikut menggerakkan roda ekonomi warga sekitar.
Karyawan dan keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pedagang dan pelaku usaha di sekitar perusahaan.
"Jika penghasilan mereka terganggu, aktivitas ekonomi masyarakat sekitar juga berpotensi ikut melemah," kata John.
Atas kondisi tersebut, pihaknya berharap kepada pemerintah, instansi terkait, dan aparat keamanan mempertimbangkan seluruh dampak sebelum eksekusi dilaksanakan.
Penyelesaian terhadap berbagai persoalan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga proses hukum tidak kemudian memicu masalah baru bahkan mengancam nasib ribuan orang.
Apindo Provinsi Jambi pun mendorong pemerintah mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari alternatif penyelesaian.
Proses eksekusi sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila masih terdapat ruang menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.
"Apakah tidak ada cara lain, apakah tidak ada duduk bersama terkait penyelesaian ini?" kata John. "Kami (Apindo) siap mendorong persoalan diselesaikan secara musyawarah."
John juga meminta manajemen perusahaan agar mengevaluasi persoalan agar perusahaan berjalan lebih baik ke depan serta terus memberi kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Sumber: jambi.tribunnews.com
