Media

Kembali Ke Media

Ribuan PMI Dideportasi di 2026, Apindo Batam Minta Perketat Pengawasan Jalur Ilegal

Ribuan PMI Dideportasi di 2026, Apindo Batam Minta Perketat Pengawasan Jalur Ilegal

Batam - Pemulangan 5.602 warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia sepanjang Januari hingga November 2026 menjadi perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan dan pengawasan pekerja migran di wilayah perbatasan.

 

Di tengah fenomena tersebut, Batam dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yakni menjaga agar wilayahnya tidak menjadi jalur transit pengiriman pekerja migran ilegal serta memastikan pertumbuhan investasi benar-benar membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai fenomena deportasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan lemahnya penyerapan tenaga kerja di Batam. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap jalur keberangkatan ilegal, peningkatan keterampilan pencari kerja, dan penguatan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha.

 

Menurutnya, sebagian besar WNI yang bekerja di Malaysia berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Batam lebih banyak menjadi wilayah transit bagi warga yang hendak menyeberang ke Malaysia, bukan daerah asal seluruh pekerja yang kemudian dideportasi tersebut.

 

"Fenomena WNI bekerja informal di Malaysia itu tidak ada hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja di Batam. Mereka kebanyakan berasal dari Jawa dan Sumatera. Kita tidak mempersoalkan warga Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri, sepanjang dilakukan melalui jalur formal dan legal," kata Rafki, saat di konfirmasi, Sabtu (14/11/2026).

 

Ia bahkan menilai kesempatan bekerja di luar negeri merupakan peluang yang patut didorong apabila tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan.

 

Terlebih, tingkat upah di Malaysia dan Singapura dinilai lebih kompetitif dibandingkan sejumlah pekerjaan di Batam. Namun, persoalan muncul ketika keberangkatan dilakukan secara ilegal atau unprosedural sehingga pekerja tidak memiliki perlindungan hukum dan berisiko menghadapi deportasi.

 

"Kalau tenaga kerja kita bisa bersaing di luar negeri, kenapa tidak? Upah di sana juga lebih baik. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka bekerja secara ilegal atau tidak melalui prosedur resmi," ujarnya.

 

Rafki menduga sebagian pekerja yang memilih jalur ilegal memiliki keterbatasan pendidikan formal, tidak mempunyai keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, atau telah melewati batas usia yang lazim diterapkan perusahaan dalam proses perekrutan.

 

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki bekal yang cukup ketika memasuki pasar kerja.
 

Dunia Usaha Jadi Motor Penyerapan Tenaga Kerja

Rafki juga menegaskan bahwa dunia usaha selama ini memiliki kontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan. Bahkan, sektor swasta menjadi salah satu motor utama penyerapan tenaga kerja karena perusahaan terus membutuhkan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan produksi dan ekspansi usaha.

 

Ia menilai, pemerintah perlu mengambil peran lebih kuat dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tinggi tetap harus mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan.

 

Menurutnya, keterbatasan ijazah tidak semestinya menjadi satu-satunya penghalang seseorang untuk memperoleh pekerjaan, selama yang bersangkutan memiliki keterampilan yang dapat dibuktikan dan dibutuhkan perusahaan.

 

"Kalau masyarakat tidak memiliki ijazah formal yang cukup, kemampuan mereka bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikat keterampilan. Itu menjadi tugas pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha," jelasnya.

 

Terkait pertumbuhan investasi di Batam, Rafki menyebut ekspansi industri selama ini telah memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

 

Ia menyebut berdasarkan data yang dimiliki Apindo, rata-rata tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Batam berada pada kisaran 30 hingga 40 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi turut memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk masuk ke sektor industri.

 

"Pertumbuhan investasi dan ekspansi industri selama ini sangat membantu penyerapan tenaga kerja lokal di Batam. Data yang kami miliki menunjukkan rata-rata sekitar 30 sampai 40 persen pekerja di perusahaan-perusahaan Batam merupakan tenaga kerja lokal," katanya.

 

Ia menilai, keterlibatan tenaga kerja lokal tersebut telah melampaui ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah mengenai ketenagakerjaan lokal di Batam.

 

Rafki juga membantah anggapan bahwa perusahaan di Batam menghadapi kendala mendasar dalam merekrut pekerja lokal. Menurutnya, perusahaan pada prinsipnya terbuka terhadap tenaga kerja setempat.

 

"Persoalan yang masih perlu dibenahi justru terletak pada kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri," ungkapnya.

 

Sumber: batamtoday.com

Copied.

Berita Lainnya

No Tanggal Publikasi Topik
Daftar Berita
1 Selasa, 01 Oktober 2024 DIY Mengalami Deflasi yang Kelima, APINDO DIY : Kecenderungan Daya Beli Masyarakat Turun
2 Senin, 29 September 2025 Sukses, Seminar Coretax Digeber Lagi oleh DPP APINDO Kaltim
3 Kamis, 11 Juli 2024 Apindo Sulut Komitmen Dukung Sulawesi Utara Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik
arrow top icon