Media

APINDO beraudiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy beserta jajaran di Kantor PPN/ Bappenas di Jakarta, Senin (20/4/2026) dengan agenda membahas upaya perkuatan sektor industri padat karya, khususnya untuk industri alas kaki dan garmen. Jajaran APINDO dipimpin oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar, Anggota Dewan Pakar APINDO Anton J. Supit, Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman, serta sejumlah perwakilan industri alas kaki, garmen serta kawasan industri. 

Dalam pertemuan tersebut Shinta menyampaikan perlunya dukungan dalam penciptaan lapangan kerja formal guna mendorong perekonomian, mengingat saat ini jumlah pekerja informal telah mencapai 60%. Sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garment dapat menjadi unggulan dalam penciptaan lapangan kerja formal sehingga dibutuhkan transformasi industri padat karya secara menyeluruh. 

“Bila berbicara kompetensi dan daya saing Vietnam menjadi benchmark, Indonesia struktur biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, belum lagi terkait produktivitasnya. Hal ini menjadi faktor penting dari sisi brand eksportir karena akan melihat mana yang lebih menguntungkan daya saingnya. Indonesia sendiri secara global untuk industri sepatu peringkatnya di nomor 2 setelah China baru setelahnya Vietnam,” ungkap Shinta. 

Shinta menyebutkan belakangan mulai ada migrasi industri padat karya khususnya alas kaki dan garment yang pindah ke Jawa Tengah (Jateng). Untuk itu salah satu usulannya adalah bagaimana menjadikan Jateng yang memiliki sejumlah kawasan industri dan infrastruktur pendukung yang cukup baik sebagai percontohan untuk dapat bersaing dengan Vietnam. Upaya mewujudkan hal itu dengan membentuk task force bersama antara APINDO dan Bappenas dalam upaya menciptakan Jateng sebagai percontohan sentra ekonomi. 

Senada dengan Ketua Umum, Sanny juga memandang perkembangan kawasan industri di Jateng sudah sangat luar biasa saat ini. Jika sebelumnya hanya dikenal Kawasan Industri Kendal, Semarang, Boyolali sekarang sudah banyak bermunculan seperti Kawasan Industri Batang dan lainnya yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam kesempatan yang sama Anton menyampaikan bahwa biaya tenaga kerja yang mencapai sekitar 30% dari total biaya produksi menjadi faktor krusial, sehingga peningkatan produktivitas dinilai lebih penting dibanding sekadar penyesuaian upah. 

Di sisi lain perbandingan kinerja ekspor menunjukkan kesenjangan signifikan dengan negara pesaing seperti Vietnam, yang telah mencatat ekspor sepatu hingga USD 26 miliar dan garmen USD 48 miliar, jauh melampaui Indonesia. Hal ini memperkuat dorongan untuk melakukan langkah-langkah konkret, termasuk penguatan kawasan industri terintegrasi di wilayah potensial seperti Jateng, serta perbaikan infrastruktur logistik, khususnya pelabuhan.

Menyikapi berbagai usulan dan masukan dari APINDO, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyambut baik masukan dari dunia usaha. Ia juga menilai pembentukan Joint Task Force sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan dalam pengembangan dunia usaha. Inisiatif ini dinilai krusial dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan arahan pemerintah untuk memprioritaskan akselerasi pemenuhan target ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada ekspansi dunia usaha, sementara peran pemerintah (baik pusat maupun daerah) adalah memastikan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan layanan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Sebagai awalan dalam waktu dekat akan ada pelaksanakan Musrembang di Jateng, yang mana dalam pertemuan tersebut akan dipertemukan Menteri Bappenas, Gubernur Jateng dan APINDO sebagai bagian dari dunia usaha dalam upaya menjajaki Jateng sebagai sentra ekonomi padat karya baru. Langkah ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha untuk beralih dari pendekatan berbasis masalah menuju solusi konkret yang mampu mempercepat realisasi pertumbuhan ekonomi nasional.