Respon Dunia Usaha Atas Penerapan WFH Satu Hari dalam Sepekan
Kamis, 26 Maret 2026
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara dan pekerja swasta sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menilai kebijakan ini penting untuk membangun sense of crisis sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis energi yang dapat meluas menjadi gangguan rantai pasok.
“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi juga upaya mempersiapkan semua pihak menghadapi kemungkinan krisis yang lebih luas, termasuk supply chain,” ujarnya dalam dialog di CNN Indonesia Business pada Kamis, 26 Maret 2026
Meski demikian, Bob menekankan bahwa implementasi WFH harus dilakukan secara selektif. Sektor produksi, layanan publik, dan industri vital tetap perlu beroperasi secara langsung guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah tekanan inflasi. Di sisi lain, fungsi back office dan aktivitas non-esensial dinilai dapat dioptimalkan melalui skema WFH untuk mengurangi konsumsi energi tanpa mengganggu produktivitas.
Lebih lanjut, pelaku usaha dihadapkan pada tantangan paradoks antara kebutuhan efisiensi energi dan tuntutan menjaga produksi. Dalam hal ini, perusahaan dinilai telah memiliki kerangka prioritas untuk memastikan sektor-sektor strategis, seperti pangan, energi, dan ekspor, tetap berjalan.
APINDO juga mengingatkan potensi dampak lanjutan dari krisis energi terhadap rantai pasok global, termasuk ketersediaan bahan baku, logistik, dan kontainer, yang dapat memengaruhi kinerja ekspor.
Sebagai rekomendasi, pemerintah diharapkan mengacu pada pengalaman pandemi COVID-19 dalam menetapkan kebijakan yang adaptif dan terukur. Pemetaan sektor industri yang tetap beroperasi serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha menjadi kunci agar kebijakan tidak bersifat reaktif.
Selain itu, langkah jangka pendek seperti WFH perlu diimbangi dengan strategi jangka menengah dan panjang, termasuk pengembangan energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kebijakan efisiensi energi diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan di tengah tekanan global.
