Media

MEDAN, 12 Agustus 2026 – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov), Rabu (12/8/2026) di Medan. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus membahas perkembangan perekonomian nasional dan daerah serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.

Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan juga Pengukuhan DPK APINDO Serdang Bedagai dan DPK APINDO Batu Bara periode 2025- 2030, serta DPK Padangsidempuan dan Tapanuli Selatan 2026 - 2031. Selain itu, dilakukan juga Dialog Ekonomi dengan narasumber Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani dan Sosialiasi Peraturan Menteri Hukum no.49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Acara ditutup dengan Pleno dan Sidang Komisi.

Mewakili Ketua Umum DPN APINDO Shinta W. Kamdani, Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Anthony Hilman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakerkonprov DPP APINDO Sumatera Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menerjemahkan hasil Rakerkonas APINDO di Makassar ke dalam agenda dan kebutuhan dunia usaha di daerah.

Menurut Anthony, Sumatera Utara juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat. Keberadaan Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung, Kualanamu, Kawasan Industri Medan, dan KEK Sei Mangkei memberikan fondasi penting bagi perdagangan dan industri, terutama karena Sumatera Utara berada di jalur Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan pasar ASEAN.

“Artinya, Sumatera Utara bukan sekadar daerah penghasil komoditas. Sumatera Utara adalah bagian penting dari rantai perdagangan dan industri Indonesia,” kata Anthony yang juga yang didampingi Direktur Eksekutif APINDO, Rudolf Saut.

Namun demikian, Anthony mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama. Pada 2026, jumlah pengangguran di Sumatera Utara tercatat sekitar 408 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,01 persen. Sementara pekerja sektor informal masih mendominasi, mencapai sekitar 4,48 juta orang atau 57,91 persen dari total penduduk yang bekerja.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih produktif, usaha yang lebih kuat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” tegasnya.

Dalam Dialog Ekonomi pada Rakerkonprov DPP APINDO Sumatera Utara 2026, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani, dan Staf Khusus Kemenaker RI Indra, S.H., M.H.

Ajib Hamdani menyoroti bahwa perekonomian nasional masih tumbuh di atas tren lima tahun terakhir, namun tantangan utama kini terletak pada lemahnya transmisi pertumbuhan ke sektor riil. Pemulihan sejumlah indikator manufaktur perlu dijaga di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks, mulai dari eskalasi geopolitik, kenaikan harga energi dan bahan baku, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas nilai tukar.

Tekanan tersebut semakin terasa pada daya beli masyarakat dan aktivitas konsumsi. Indeks Penjualan Riil masih terkontraksi 4,4% pada Juni 2026, sementara Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 127 pada Januari menjadi 116,8 pada Juli 2026. Di sisi lain, pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar AS meningkatkan biaya bahan baku impor, barang modal, logistik, serta kewajiban valuta asing, sekaligus berpotensi menahan investasi dan ekspansi dunia usaha.

Ajib juga menekankan persoalan ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Sejumlah komoditas strategis seperti gula rafinasi, garam industri, jagung food grade, dan soybean meal masih menghadapi keterbatasan substitusi domestik, baik dari sisi kualitas, kuantitas, kontinuitas maupun spesifikasi teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan industri nasional tidak cukup hanya melalui peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membutuhkan penguatan sektor hulu dan ketahanan rantai pasok.

Di tingkat domestik, tingginya biaya berusaha dan kompleksitas birokrasi masih menjadi hambatan struktural bagi daya saing. Biaya logistik mencapai 14,29% PDB, harga listrik industri tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam, sementara suku bunga pinjaman 8–14% masih berada di atas rata-rata ASEAN-5. Tekanan biaya tersebut semakin berat ketika dibandingkan dengan kenaikan upah yang sejak 2014–2025 tumbuh lebih tinggi daripada inflasi dan pertumbuhan PDB.

Menghadapi kondisi tersebut, dunia usaha perlu bergerak dari sekadar bertahan menjadi membangun ketahanan bisnis. Melalui formula “SURVIVE”, APINDO mendorong penguatan arus kas, efisiensi operasional, reposisi strategi pasar, penguatan rantai pasok, investasi pada teknologi tepat guna, pengembangan SDM, serta perluasan kolaborasi strategis.

Pada sisi kebijakan, pemerintah perlu menyeimbangkan respons jangka pendek terhadap gejolak dengan agenda penguatan fundamental ekonomi jangka panjang. Prioritasnya mencakup menjaga stabilitas harga energi dan nilai tukar, memastikan kelancaran logistik dan rantai pasok, memperkuat konsumsi domestik serta stimulus yang tepat sasaran bagi industri padat karya, menurunkan high cost of doing business, melakukan deregulasi dan debottlenecking, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar tekanan global tidak berubah menjadi pelemahan ekonomi yang berkepanjangan.