Media

Padang - DPP APINDO Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2026 di Sati Hall, Pangeran Beach Hotel, Kamis (23/4/2026). Hadir dalam Rakerkonprov tersebut Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dan sejumlah tokoh diantaranya Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani menegaskan filosofi Minangkabau “Saiyo Sakato, Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjing” sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berbasis kesepahaman, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Nilai tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan, percepatan pemulihan ekonomi, serta penguatan peran dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Shinta mengatakan jika Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan regional dengan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam. Komoditas unggulan seperti sawit, karet, kakao, kelapa, serta kontribusi produksi beras nasional menjadi fondasi ekonomi daerah. Keunggulan ini diperkuat oleh bentang alam yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya, geopark, dan wisata bahari, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang mengintegrasikan pangan, sumber daya alam, dan sektor jasa berbasis potensi wilayah.

Untuk mendukung daya saing daerah, APINDO menjalankan sejumlah program strategis, antara lain penguatan advokasi kebijakan usaha, hotline dan satgas debottlenecking untuk mengatasi hambatan investasi, serta pembentukan task force kesiapan perjanjian dagang internasional. APINDO juga mengembangkan APINDO Investment Unit untuk memetakan potensi investasi daerah, memperkuat jaringan bisnis keluarga melalui APINDO Family Business Network, serta menjalankan program sosial-ekonomi seperti APINDO UMKM Merdeka, Gas Kipas Stunting, dan Gerakan Pengusaha Mengajar guna meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPP APINDO Sumatera Barat, AE Rina Pangeran, menegaskan Rakerprov mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi daerah pascabencana. Menurutnya, banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan keberlangsungan usaha di berbagai wilayah. Meski menghadapi tantangan berat, APINDO tetap optimistis bahwa dunia usaha di Sumbar memiliki daya tahan dan potensi untuk bangkit.

Rina menilai Sumatera Barat memiliki fondasi ekonomi yang kuat melalui sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, kelautan, serta pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Namun, pemulihan ekonomi membutuhkan langkah percepatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan daya saing menghadapi tantangan global. Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui Rakerprov, DPP APINDO Sumatera Barat berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam percepatan pemulihan ekonomi pascabencana. APINDO siap memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat UMKM dan usaha kecil, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kebangkitan ekonomi Sumbar sekaligus menciptakan fondasi pembangunan yang lebih resilien ke depan.Pada Rakerprov ini, DPP APINDO Sumbar juga melantik dan mengukuhkan Dewan Pertimbangan serta Dewan Pimpinan Harian APINDO untuk masa bakti 2026-2031.

Pelantikan mencakup empat wilayah yaitu Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pasaman Barat. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua DPP APINDO Sumbar, AE Rina Pangeran yang membacakan surat keputusan berdasarkan musyawarah tanggal 22 April 2026. Setelah pengambilan sumpah kesanggupan, dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan panji kepengurusan.

Di tempat yang sama, Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menyatakan harapan besar agar kepengurusan baru mampu bergerak cepat, mendukung hilirisasi, dan menekan angka pengangguran melalui kolaborasi nyata antara APINDO dan pemerintah daerah.

Selain itu, Shinta W. Kamdani didampingi Rina Pangeran dan jajaran Pengurus DPP APINDO Sumatera dengan difasilitasi Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat juga melakukan kunjungan dan bersilahturahmi dengan penerima manfaat Rumah Tumbuh PMI di Malalak, Kabupaten Agam. Pertemuan ini diinisiasi sebagai media evaluasi dan tindak lanjut atas bantuan yang diberikan APINDO kepada masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana Banjir Bandang dan Longsor melalui PMI. Selain itu, pertemuan ini juga menawarkan sejumlah kerja sama lebih lanjut dari PMI, di antaranya PMI dapat menyelenggarakan Sertifikasi K3 bagi perusahaan Anggota APINDO, termasuk klinik PMI bagi karyawan perusahaan Anggota APINDO.

Dalam acara tersebut, dilakukan juga penandatanganan Kerjasama Program APINDO UMKM Merdeka antara DPP APINDO Sumatera Barat, Universitas Andalas dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat. Kerjasama ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas, dan pemberdayaan UMKM, serta menambah pengalaman praktis mahasiswa, penguatan softskill dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa.

Hadir dalam acara ini diantaranya Kepala BPS, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rektor Universitas Andalas, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Wakil Ketua PMI, Ketua Kadin, dan Pengurus serta ALB. (ty)