Media

Kembali Ke Media

APINDO Dorong Beberapa Kota dan Kabupaten di Malut Segera Bentuk Dewan Pengupahan

APINDO Dorong Beberapa Kota dan Kabupaten di Malut Segera Bentuk Dewan Pengupahan

Ternate - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara, Gajali Abd. Mutalib, mendorong pemerintah kabupaten segera membentuk Dewan Pengupahan Kota dan Kabupaten di Malut. Pembentukan lembaga tersebut dinilai penting agar kebijakan upah minimum dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di masing-masing wilayah.

 

Gajali mengatakan, hingga saat ini baru Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah yang telah memiliki Dewan Pengupahan. Sementara sejumlah daerah lain, seperti Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat, belum membentuk lembaga tersebut.

 

“Harapan saya mewakili APINDO, daerah-daerah seperti Halmahera Selatan dan Halmahera Timur segera membentuk Dewan Pengupahan. Ini harus didorong pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja,” kata Gajali kepada Istana FM, seusai rapat Dewan Pengupahan di Muara Hotel, Ternate, Sabtu, 14 November 2026.

 

Menurut dia, pembentukan Dewan Pengupahan membutuhkan keterlibatan sejumlah unsur, terutama pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan organisasi pekerja. Di antaranya APINDO serta serikat pekerja seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

 

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk mempertemukan unsur-unsur tersebut agar pembentukan Dewan Pengupahan bisa segera direalisasikan.

 

Gajali mencontohkan, APINDO bersama SPSI sebelumnya telah diundang DPRD Halmahera Timur untuk membahas rencana pembentukan Dewan Pengupahan. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi.

 

Ia juga menyoroti Halmahera Selatan yang dinilai sudah layak memiliki Dewan Pengupahan. Daerah tersebut memiliki aktivitas industri dan jumlah pekerja yang diperkirakan mencapai 30 ribu orang.

 

Menurut Gajali, keberadaan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten memungkinkan pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. Selama belum terbentuk, daerah-daerah tersebut masih mengacu pada kebijakan pengupahan di tingkat provinsi.

 

“Selama ini Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat dan daerah lainnya masih mengacu pada provinsi. Padahal, kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di setiap daerah tentu berbeda,” ujarnya.

 

Ia berharap pemerintah kabupaten tidak menunda pembentukan lembaga tersebut. Dengan begitu, pembahasan dan penyesuaian upah minimum dapat dilakukan lebih dekat dengan kondisi dunia usaha dan pekerja di masing-masing daerah.

 

Sumber: istanafm.com

Copied.

Berita Lainnya

No Tanggal Publikasi Topik
Daftar Berita
1 Kamis, 26 September 2024 Dorong Kepastian Pelaku Usaha, Apindo Banten Gelar ‘Tanya Gubernur’
2 Kamis, 09 April 2026 APINDO Gelar Halal Bihalal Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perkuat Dialog dan Kebersamaan
3 Selasa, 11 Juni 2024 PHK Hantui Pabrik Tekstil, Apindo Jateng: Terpengaruh Impor Ilegal dan Daya Saing Turun
arrow top icon