APINDO Dukung Program KPPA & Maluku Utara Demi Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Perempuan
Senin, 26 Oktober 2026
Ternate - Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dan sejumlah jajaran pengurus APINDO hadir dan mendampingi Wakil Menteri PPPA Veronica Tan bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam kunjungan ke kebun perempuan, Senin (26/10/2026) di Ternate.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar, Ketua Bidang Organisasi APINDO Anthony Hilman, Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan APINDO Hendra Sugandhi, dan Pengurus Bidang SDGs APINDO Elim Saritaba.
Program kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kehutanan, dan Pemprov Maluku Utara ini diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan perempuan melalui pengembangan 1.400 hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi, termasuk sekitar 190 hektare di Kelurahan Rua, Kota Ternate.
Veronica menegaskan bahwa pemberian akses lahan kepada perempuan harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi keluarga dan perekonomian masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mengoptimalkan kearifan dan bibit lokal. “Ketika lahan diberikan kepada perempuan, kita akan lihat hasilnya seperti apa dengan tetap menjaga lingkungan, menggunakan kearifan lokal serta bibit lokal, guna menunjang ketahanan pangan keluarga hingga ekonomi perempuan,” ujarnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dengan menyediakan lahan, tetapi juga harus disertai dukungan teknis dan fasilitas produksi yang sesuai kebutuhan petani. “Semua kekurangan dan kebutuhan dalam program ini akan didukung bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan survei teknis untuk memetakan kebutuhan kelompok tani, termasuk pengelolaan pola tanam, mitigasi banjir, akses air, dan transportasi, serta menjajaki penerapan irigasi tetes untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Pendekatan bottom-up menjadi kunci agar dukungan yang diberikan tepat sasaran dan menjawab tantangan di lapangan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan tidak berhenti pada pemberian akses lahan, tetapi berkembang menjadi ekosistem pertanian produktif yang memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membuka peluang kemandirian ekonomi perempuan di Maluku Utara.
