APINDO Perkuat Pengembangan UMKM Blue Economy dan Kolaborasi Pendidikan di Maluku Utara
Senin, 26 Oktober 2026
TERNATE, 26 Oktober 2026 – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan perguruan tinggi untuk mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi kelautan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan dua nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Ternate, Senin (26/10), yang melibatkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, DPP APINDO Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Universitas Khairun Ternate (Unkhair).
MoU pertama antara DPP APINDO Maluku Utara dan Unkhair berfokus pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. MoU ini ditandatangani oleh Ketua DPP APINDO Maluku Utara terpilih, Gajali Abd Mutalib, dan Rektor Unkhair, Abdullah W. Jabid. Kerja sama tersebut menjadi landasan untuk mempertemukan kapasitas akademik perguruan tinggi dengan pengalaman dan kebutuhan dunia usaha. Melalui kolaborasi ini, potensi kerja sama dapat diarahkan pada pengembangan pengetahuan, riset yang relevan dengan kebutuhan daerah, serta kegiatan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi tersebut juga membuka ruang bagi peningkatan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan, dengan tetap mengacu pada program yang disepakati kedua pihak.
MoU kedua antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPN APINDO secara khusus berfokus pada dua agenda, yaitu pengembangan UMKM blue economy dan leadership development bagi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani. Pada aspek UMKM, kolaborasi diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan Maluku Utara agar dapat menjadi sumber pertumbuhan usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Penguatan kapasitas UMKM diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas peluang akses pasar. Dengan demikian, potensi sumber daya laut tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, agenda leadership development ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas kepemimpinan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi. Penguatan kepemimpinan diharapkan dapat mendukung kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan, mengelola program pembangunan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta merespons kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara lebih adaptif. Fokus ini penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kondusif bagi pertumbuhan investasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui kedua MoU tersebut, APINDO mendorong pendekatan kolaboratif yang saling melengkapi. Kerja sama dengan Unkhair memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi, riset, masyarakat, dan kebutuhan dunia usaha, sedangkan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berorientasi pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan kapasitas kepemimpinan pemerintah. Implementasi kedua kesepakatan diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Maluku Utara yang inklusif dan berkelanjutan, dengan manfaat yang semakin luas bagi UMKM, tenaga kerja, mahasiswa, dan masyarakat daerah.
