Apindo Papua Nilai Kebijakan WFH Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Rabu, 01 April 2026
Apindo Papua Nilai Kebijakan WFH Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Jayapura – Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Provinsi Papua menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Apindo Papua, Moses Morin menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efisien di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Menurutnya, penerapan WFH secara terbatas dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya operasional, termasuk penggunaan energi di lingkungan kerja.
Jayapura – Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Provinsi Papua menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Apindo Papua, Moses Morin menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efisien di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Menurutnya, penerapan WFH secara terbatas dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya operasional, termasuk penggunaan energi di lingkungan kerja.
“Selain itu, kebijakan ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi,” kata Moses dalam pernyataan tertulis, Rabu, 1 April 2026.
Namun, dia juga menekankan bahwa implementasi WFH perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
Tidak semua jenis pekerjaan memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh, terutama sektor yang membutuhkan kehadiran fisik secara langsung.
Pihaknya juga menyambut baik fleksibilitas yang diberikan pemerintah kepada perusahaan dalam mengatur mekanisme pelaksanaan WFH, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem pengawasan kinerja.
“Dengan adanya fleksibilitas ini, perusahaan dapat tetap menjaga produktivitas sekaligus mendukung kebijakan penghematan energi,” ujarnya.
Moses pun mendorong adanya komunikasi yang baik antara manajemen perusahaan dan pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, agar tujuan efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan.
Dirinya berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja dapat memperkuat efektivitas kebijakan ini sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak.
Sumber: beritasatu.com
