Media

NTT – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja Konferensi Provinsi (RAKERKONPROV) 2025 yang mengusung tema “Pengusaha Bersatu, Bangun NTT”.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan Welcoming Dinner pada Minggu (23/11/2025) di Hotel Ima. Sementara pembukaan resmi RAKERKONPROV berlangsung pada Senin (24/11/2025) di Hotel Harper Kupang.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi pengusaha NTT untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Ketua DPP APINDO NTT, Bobby Pitoby, dalam sambutannya menekankan bahwa RAKERKONPROV kali ini membahas sejumlah isu strategi terkait dunia usaha, hubungan industrial, dan penetapan upah minimum.

Ia menegaskan bahwa APINDO merupakan satu-satunya organisasi pengusaha yang diamanatkan undang-undang untuk terlibat dalam penentuan UMP dan UMR bersama pemerintah dan serikat pekerja.

Menurut Bobby, penetapan UMP/UMR tidak bisa dilakukan secara serampangan. Pertumbuhan ekonomi NTT, inflasi, dan kelayakan hidup harus menjadi indikator utama.

“Kalau upah yang dimasukkan terlalu tinggi, biaya produksi juga naik. Harga barang ikut naik. Pada akhirnya daya beli masyarakat tetap stagnan,” ujarnya.

Bobby menekankan bahwa kunci peningkatan daya beli bukan sekadar menaikkan upah, melainkan mendorong produktivitas.

Ia mencontohkan bahwa jika biaya produksi tetap tetapi output meningkat, maka harga barang dapat ditekan sehingga masyarakat lebih mudah membeli kebutuhan.

Bobby juga menyoroti struktur perekonomian NTT yang masih bergantung pada belanja pemerintah hingga 70 persen.

Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha tertekan ketika anggaran pemerintah mengalami pengurangan.

“Kalau ekonomi ingin kuat dan berkelanjutan, kontribusi swasta harus lebih besar. Idealnya 70 persen swasta, 30 persen pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kredit perbankan di NTT masih didominasi kredit konsumtif hingga 80 persen. Menurutnya, kondisi ini tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi.

Bobby juga mendorong perbankan dan pelaku usaha meningkatkan porsi kredit modal kerja dan kredit investasi agar uang berputar dan usaha bisa berkembang.

APINDO juga mengusung program-program pemberdayaan, seperti penanganan stunting dan program Apindo Mengajar yang bertujuan menciptakan wirausaha baru di NTT. Program ini diharapkan dapat membangun budaya berusaha dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan formal.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO, Anthony Hilman, yang hadir mewakili Ketua Umum DPN, menyampaikan penghargaan kepada seluruh pengurus APINDO NTT dan panitia.

Ia menegaskan bahwa RAKERKONPROV bukan sekedar agenda rutin, namun ruang kolaboratif untuk memastikan arah kebijakan dunia usaha berjalan efektif.

Anthony menjelaskan bahwa tantangan dunia usaha saat ini semakin berat, termasuk tingginya biaya logistik, rendahnya daya beli, dan dominasi pekerjaan informal.

Di NTT sendiri, angka pekerja informal mencapai 68,8 persen. Menurutnya, APINDO siap menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki iklim investasi di daerah.

“NTT punya potensi besar menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur. Tapi semua itu hanya bisa dicapai melalui kerja bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Anthony.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan, Linus Lusi, juga turut hadir mewakili Gubernur NTT dalam membuka kegiatan RAKERKONPROV DPP APINDO NTT 2025.

Dalam berbagai hal, ia menekankan pentingnya kolaborasi lembaga lintas untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas yang diarahkan pada prioritas sektor-sektor.

“Saya berharap APINDO dapat fokus pada satu produk unggulan NTT sebagai sektor unggulan untuk menangkap supply dan demand secara lebih terarah,” tambahnya.

Linus Lusi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, sehingga sinergi antara APINDO, KADIN, dan koperasi menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang program Satu Desa Satu Produk yang dapat menjadi acuan bagi APINDO dalam melihat potensi riil desa sebagai dasar pengembangan usaha.

Ia berharap APINDO mampu membentuk sektor unggulan yang memiliki kekuatan supply-demand dominan untuk NTT.

Pada akhir sambutannya, ia mengajak seluruh peserta untuk memperkuat solidaritas, kolaborasi, dan komitmen bersama demi kemajuan NTT. 

Sementara itu dalam laporan panitia, yang disampaikan Tony Dima menyampaikan sejumlah poin penting, terutama dukungan Arah Menteri Ketenagakerjaan yang hadir dalam rangkaian acara APINDO NTT.

Tony menegaskan bahwa APINDO sebagai mitra strategis pemerintah memiliki peran besar dalam membantu penguatan sistem perlindungan pekerja.

Ia berharap RAKERKONPROV menjadi ruang dialog yang kuat untuk membahas persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi di NTT sekaligus melahirkan kolaborasi baru.

RAKERKONPROV APINDO NTT 2025 diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat hubungan industri, meningkatkan kontribusi sektor swasta, serta mendorong perekonomian NTT ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sumber: ntt.suaramerdeka.com