Media

Samarinda - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur menyoroti pentingnya tiga pilar utama dalam mendukung transisi energi berkeadilan di wilayah tersebut. Penekanan ini disampaikan oleh Waketum V Apindo Kaltim, M Reza Fadhillah, di Samarinda pada Sabtu (25/10). Ia menegaskan bahwa infrastruktur, mandat, dan insentif merupakan kunci keberhasilan proses ini.

Reza menjelaskan bahwa dunia usaha pada prinsipnya siap mendukung penuh arahan pemerintah terkait perubahan energi ini. Namun, ia mengingatkan bahwa proses transisi akan menghadapi rintangan besar jika ketiga pilar tersebut belum berfungsi optimal. Kalimantan Timur, yang masih sangat bergantung pada batu bara dan migas, menghadapi tantangan signifikan.

Meskipun demikian, sektor swasta di Kaltim telah menunjukkan komitmen dalam menyiapkan tenaga kerja hijau atau green jobs. Dukungan ini didorong oleh permintaan investasi dan pasar internasional yang kini mensyaratkan implementasi praktik ramah lingkungan. Hal ini menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha untuk beradaptasi dengan perubahan global.

Tiga Pilar Kunci Transisi Energi Berkeadilan

M Reza Fadhillah dari Apindo Kaltim secara lugas menyatakan bahwa infrastruktur, mandat, dan insentif adalah fondasi utama. "Kalau itu bisa berjalan, maka sektor swasta, artinya kami pasti ikut dan kami pasti patuh," kata Reza. Kepatuhan dunia usaha menjadi krusial dalam proses menuju energi yang lebih bersih.

Transisi energi di Kaltim memiliki tantangan tersendiri mengingat dominasi batu bara dan migas dalam perekonomian daerah. Sektor-sektor ini masih menjadi penopang utama struktur anggaran dan pergerakan roda ekonomi. Oleh karena itu, dukungan pilar-pilar ini sangat dibutuhkan untuk mitigasi risiko ekonomi.

Reza menekankan bahwa tanpa optimalisasi ketiga pilar tersebut, upaya transisi akan menjadi beban yang berat bagi pelaku usaha. Kesiapan pemerintah dalam menyediakan kerangka kerja yang mendukung sangat dinantikan. Ini akan memastikan kelancaran proses perubahan menuju energi berkelanjutan.

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk Green Jobs

Apindo Kaltim juga menyoroti pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk green jobs. Dunia swasta telah menunjukkan dukungan terhadap inisiatif ini. Permintaan pasar internasional yang mensyaratkan praktik ramah lingkungan menjadi pendorong utama bagi sektor ini.

Terdapat tiga kesenjangan utama dalam penyiapan SDM yang perlu segera diatasi. Kesenjangan pertama adalah antara technical skill yang ada dengan kebutuhan keterampilan hijau. Contohnya, kebutuhan akan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan peralatan efisien energi.

Untuk mengatasi kesenjangan technical skill, program pelatihan yang memadai sangat diperlukan. Pelatihan tersebut harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur peralatan yang relevan dan modern. "Kalau pelatihan tapi peralatannya tidak memadai untuk itu, ya percuma juga," ujarnya.

Kesenjangan kedua terletak pada soft skill yang adaptif, seperti kemampuan berpikir kritis dan kemauan belajar tinggi. Perusahaan saat ini cenderung mencari pekerja dengan karakteristik tersebut. Kesenjangan ketiga adalah ketidakselarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, yang masih berpola industri lama.

Transformasi Ekonomi Kaltim Menuju Energi Bersih

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, mengakui dominasi sektor pertambangan fosil dalam pasar kerja lokal. Kondisi ini menunjukkan besarnya tantangan dalam melakukan transformasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor tersebut masih sangat tinggi dan perlu diatasi.

Pemerintah Provinsi Kaltim sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk beralih dari ketergantungan pada sektor pertambangan fosil menjelang tahun 2035. "Pemerintah sedang berupaya melakukan transformasi ekonomi Kaltim untuk beralih dari ketergantungan pada sektor tersebut menjelang 2035," kata Rozani.

Upaya transformasi ini sejalan dengan visi Apindo Kaltim untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transisi energi berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci. Hal ini akan memastikan transisi berjalan mulus dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kaltim.

Sumber: www.merdeka.com