Media

Gorontalo – Sektor pariwisata Gorontalo diprediksi akan terdampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo pada 2025.

Saat ini, dewan pengupahan tengah merumuskan rekomendasi besaran UMP Gorontalo 2025 yang akan diajukan kepada gubernur. 

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gorontalo, Abdulrahim Umar, mengungkapkan bahwa sektor pariwisata khusunya perhotelan akan terdampak secara langsung. 

“Saat ini masih sangat minim kunjungan wisatawan dan penggunaan ruangan untuk jasa meeting. Beberapa kegiatan pemerintah daerah pun dilakukan di luar Gorontalo, yang mengurangi pendapatan sektor perhotelan,” kata Abdulrahim, Kamis (7/11/2024).

Menurut Abdulrahim, rendahnya tingkat hunian dan minimnya kegiatan di sektor perhotelan membuat kondisi finansial perusahaan semakin menantang.

Jika terjadi kenaikan UMP yang signifikan, stabilitas finansial sejumlah perusahaan bisa terganggu, terutama di tengah situasi di mana pendapatan masih terbatas.

“Meskipun belum ada angka pasti, kenaikan UMP yang besar tentu akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar upah dan menyeimbangkan operasional,” jelasnya.

Namun, Abdulrahim menegaskan bahwa Apindo akan mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Apindo Gorontalo juga mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian pasal terkait penetapan UMP.

Ia pun berharap agar kebijakan UMP 2025 dapat mempertimbangkan kemampuan pengusaha untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

“Kami di Apindo sangat menghormati keputusan MK dan berharap penetapan UMP 2025 dapat mengakomodir kepentingan pengusaha,” tambah Abdulrahim yang juga merupakan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Apindo Gorontalo akan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan, meskipun beberapa perusahaan di Gorontalo sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMP yang berlaku.

Abdulrahim juga mengajak anggota Dewan Pengupahan untuk mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam merumuskan angka UMP yang tepat.

Apindo akan menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan, baik berupa surat edaran atau keputusan lainnya, sebagai acuan dalam penetapan UMP tahun 2025.

Pengumuman UMP Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi memulai pembahasan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontao 2025.

Rencananya angka UMP Gorontalo 2024 ini akan diumumkan pada 21 November 2024 mendatang.

Pembahasan yang serius ini dilakukan melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Senin (4/11/2024).

Rudy Salahuddin menegaskan, penetapan UMP kali ini akan mengacu pada aturan terbaru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penetapan upah buruh akan menggunakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh MK, dengan penambahan elemen sektoral," ujar Rudy.

Ia menjelaskan bahwa, berbeda dari tahun sebelumnya, pada 2025 akan ada dua jenis upah yang ditetapkan, yakni UMP dan upah minimum sektoral.

"Sebelumnya, kita hanya memiliki satu jenis, yakni UMP. Sekarang, baik provinsi maupun kabupaten/kota akan memiliki dua jenis upah, termasuk sektor industri tertentu,” tambahnya.

Proses penetapan UMP ini juga melibatkan Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari perwakilan pengusaha, pakar ekonomi, dan buruh.

Rudy menyebutkan bahwa keputusan akhir mengenai UMP 2025 akan sangat dipengaruhi oleh perhitungan dan arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

“Perhitungan dari pemerintah pusat ini kemungkinan akan diterima oleh pemerintah provinsi pada 6 atau 7 November,” ujarnya.

Sumber: gorontalo.tribunnews.com