DPP APINDO Kaltim Gelar Rakerkonprov Tahun 2026
Jumat, 02 Oktober 2026
Kaltim - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Timur resmi menyelenggarakan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP APINDO Kalimantan Timur 2026 pada Jumat (2/10/2026) di Balikpapan. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kolaborasi, serta menerjemahkan agenda strategis nasional APINDO ke dalam prioritas dunia usaha di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO, Muliawan Margadana menyampaikan Dalam arahan yang disampaikan, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani menyoroti posisi Kalimantan Timur yang semakin strategis dalam perekonomian nasional. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Kaltim tercatat tumbuh 3,35 persen secara year-on-year (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 46,70 persen terhadap pembentukan nilai tambah regional Pulau Kalimantan.
Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari sisi produksi yang tumbuh 13,79 persen, serta komponen ekspor barang dan jasa dari sisi pengeluaran yang tumbuh 6,72 persen. Namun demikian, dunia usaha masih dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti fragmentasi ekonomi global, dinamika geopolitik, biaya produksi dan logistik, energi, regulasi, hingga daya beli masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, Kaltim mencatat jumlah pengangguran sekitar 101 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,24 persen per Mei 2026, sementara pekerja sektor informal masih mencapai 893 ribu orang (44,39 persen)
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih produktif, usaha yang lebih kuat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” kata Muliawan Margadana didampingi Ketua DPP APINDO Kalimantan Timur Dr. Abriantinus, S.H., M.A.
APINDO Kaltim didorong untuk berkembang menjadi knowledge-driven organization (organisasi berbasis data dan pengetahuan). Melalui pengumpulan data secara sistematis termasuk hambatan perizinan, tingginya biaya berusaha (high cost of doing business), isu ketenagakerjaan, hingga iklim investasi suara pelaku usaha daerah akan diolah menjadi data, data menjadi rekomendasi, dan rekomendasi didorong menjadi kebijakan konkret melalui mekanisme Task Force Debottlenecking.
APINDO mengimbau pentingnya kolaborasi berlandaskan semangat “Ruhui Rahayu”, yakni prinsip bahwa kemajuan harus dibangun melalui harmoni dan kebersamaan . Kemajuan Kaltim membutuhkan sinergi tiga pilar: pemerintah yang menghadirkan kepastian hukum dan ekosistem usaha, dunia usaha yang menciptakan investasi dan lapangan kerja, serta pekerja yang berkontribusi melalui keterampilan, tenaga, dan inovasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tamu kehormatan dan perwakilan instansi, di antaranya Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Aji Syahdu Gagah Citra yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Kolonel Inf. Cecep Agus Boediono, AKBP Melki Barata, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalimantan Timur Brigjen TNI Priyanto Eko Widodo, Wadir Intelkam Polda Kaltim AKBP Maliki Barata, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Ir. Andi Muhammad Yusri Ramli, S.T., M.T, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Adamin Siregar, S.Kom., M.Eng., Ketua Umum KADIN Kota Balikpapan Noval Asfihani, B.B.A., serta Ketua Umum BPC HIPMI Balikpapan Adam Dustin Bhakti.
