APINDO Jateng Ingatkan Risiko Kenaikan Upah 2027, Daya Saing Industri Perlu Dijaga
Kamis, 19 November 2026
SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan kemampuan industri dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Organisasi pengusaha tersebut menilai kebijakan pengupahan perlu disusun secara proporsional dengan memperhatikan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, daya beli masyarakat, serta keberlangsungan perusahaan.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Tengah, Helmi Tas’an Wartono, mengatakan penetapan upah minimum tidak boleh hanya berorientasi pada besaran kenaikan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap dunia usaha.
Menurut dia, Jawa Tengah memiliki sejumlah industri padat karya yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, hasil tembakau, dan furnitur. Sektor-sektor tersebut membutuhkan iklim usaha yang kondusif agar tetap mampu mempertahankan kegiatan produksi sekaligus membuka kesempatan kerja baru.
"Jika kenaikan upah minimum 2027 dipaksakan terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan sektor padat karya, perusahaan akan menghadapi tekanan biaya operasional yang sangat berat. Konsekuensi terburuk yang kita khawatirkan adalah terjadinya efisiensi besar-besaran," ujar Helmi dalam keterangannya di Semarang, Kamis (19/11/2026).
Selain keberlangsungan perusahaan, APINDO Jateng juga mengingatkan pentingnya menjaga daya saing daerah dalam menarik investasi. Menurut Helmi, struktur biaya tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum menentukan lokasi penanaman modal.
Apabila biaya produksi dinilai tidak lagi kompetitif dibandingkan daerah lain maupun negara pesaing, peluang masuknya investasi baru dan relokasi perusahaan ke Jawa Tengah berpotensi terhambat. Dampaknya, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan formal juga dapat semakin terbatas.
"Jika struktur biaya tenaga kerja tidak lagi kompetitif dibandingkan daerah atau negara pesaing, investor baru akan berpikir ulang untuk investasi di Jawa Tengah. Pada akhirnya, masyarakat pencari kerja yang akan paling dirugikan karena menyempitnya kesempatan kerja formal," katanya.
Pekerja Informal Masih Jadi Tantangan APINDO Jateng juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang masih dihadapkan pada tingginya proporsi pekerja informal. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, persentase tenaga kerja informal di Jawa Tengah mencapai 58,79 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam meningkatkan perlindungan pekerja, produktivitas, serta keterampilan tenaga kerja. Pekerja informal umumnya belum memiliki akses perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan yang setara dengan pekerja formal. Kondisi ini juga berkaitan dengan tantangan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Di tengah situasi tersebut, industri padat karya dinilai memiliki peran strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, keberlangsungan sektor tersebut perlu dijaga agar dapat terus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal. Dorong Penetapan Upah Berbasis Data Dalam menghadapi pembahasan kebijakan pengupahan 2027, APINDO Jateng menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, mengutamakan keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah bersama serikat pekerja diharapkan mempertimbangkan persoalan pengupahan secara menyeluruh, termasuk kemampuan perusahaan mempertahankan operasional dan peluang membuka lapangan kerja baru.
Kedua, menetapkan variabel formula pengupahan secara proporsional. APINDO meminta pembahasan nilai indeks tertentu (alfa) dan penggunaan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mempertimbangkan data objektif, seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi sektoral, serta daya beli masyarakat di masing-masing daerah. Ketiga, memperkuat dialog sosial tripartit yang konstruktif.
Pemerintah daerah, pengusaha, serta serikat pekerja atau serikat buruh diharapkan mengedepankan komunikasi terbuka dan pembahasan berbasis data untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak. APINDO Jateng menilai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat.
"Kesejahteraan pekerja hanya dapat terwujud secara berkelanjutan apabila dunia usaha tumbuh sehat dan iklim investasi terjaga. Mari kita bersama-sama menjaga Jawa Tengah tetap ramah investasi demi masa depan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Helmi.
Sumber: ayosemarang.com