Apindo Kota Bekasi: Efisiensi Boleh, PHK Jangan
Kamis, 11 September 2025
BEKASI – Lesunya daya beli masyarakat membuat dunia usaha di Kota Bekasi harus menyiapkan langkah efisiensi. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menegaskan strategi efisiensi tidak boleh berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menyebut PHK adalah opsi paling ekstrem dan sebisa mungkin harus dihindari. “Kalau keuntungan berkurang, bahkan rugi sekalipun, solusinya tidak selalu PHK. Ini yang akan kita rumuskan bersama,” ujarnya, Rabu (10/9).
Rencana itu akan dibahas dalam pertemuan seluruh anggota Apindopada Jumat (12/9). Farid menekankan upaya ini bagian dari perlindungan terhadap pekerja yang rentan terdampak efisiensi.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah konsisten tidak menaikkan tarif atau menambah jenis pajak baru pada 2026. Menurutnya, kenaikan pajak akan berdampak panjang: mulai dari naiknya biaya impor bahan baku, meningkatnya ongkos produksi, melonjaknya harga jual produk, hingga makin tergerusnya daya beli masyarakat.
“Kalau beban pengusaha bertambah, itu akan menggiring pengusaha melakukan berbagai efisiensi,” ucapnya.
Diketahui, Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, sempat memastikan tidak ada kenaikan pajak pada 2026 meski kebutuhan belanja negara membengkak, sebelum digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada awal September lalu.
Farid menambahkan, kondisi bisnis di Kota Bekasi sejauh ini masih relatif aman meski sejumlah anggota APINDO tetap mengeluhkan tekanan usaha yang makin berat.
Sumber: radarbekasi.id
