Umkm

Bogor, 17 Desember 2024 – Dalam upaya memperkuat akses pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Koperasi dan UKM menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Kredit Program Pemerintah untuk UKM Aggregator dengan Skema Pembiayaan Rantai Pasok". Acara berlangsung di Hotel Permata, Bogor, dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, hingga asosiasi pengusaha termasuk APINDO.

Bapak Ali Manshur, Asdep Pembiayaan dan Investasi UKM-Kemenkop UKM, menuturkan bahwa FGD ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyampaikan dan membahas rancangan kajian pengembangan skema pembiayaan, menjaring masukan dari para pemangku kepentingan terkait, dan merumuskan penyesuaian kebijakan berdasarkan diskusi dan masukan yang diterima.

Paparan utama disampaikan oleh Bapak Hanung Harimba Rachman, Analis Pengembang Kewirausahaan Ahli Utama, dan Ibu Dewi Meisari dari UKMIndonesia.id dan juga Komite Kewirausahaan, Penguatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusi Bidang UMKM dan Koperasi. Mereka menyoroti peran strategis aggregator dalam pengembangan UKM melalui penguatan ekosistem pembiayaan rantai pasok. Pasalnya aggregator mampu mengatasi keterbatasan sumber daya seperti efisiensi operasional termasuk modal dan infrastruktur. Agregator juga mampu membantu akses pasar yang lebih luas berikut dengan peningkatan daya saing bagi UMKM sehingga lebih kompetitif.  Skema pembiayaan rantai pasok menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UKM, seperti kesenjangan finansial dan sulitnya akses pembiayaan konvensional.

Kehadiran APINDO diwakili Ibu Lishia Erza, Ketua Komite Kewirausahan, Penguatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusif Bidang UMKM dan Koperasi, dalam FGD mewarnai jalannya diskusi. Dia menjelaskan bahwa konsep pembiayaan berbasis rantai pasok mampu memberikan jaminan dan kepastian bisnis yang lebih baik bagi UKM. Dengan mendasarkan pembiayaan pada dokumen transaksional seperti invoice dan purchase order, skema ini dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit termasuk pemenuhan secara administratif untuk memperoleh pembiayaan bagi UKM. 

Peserta yang hadir mencakup perwakilan dari kementerian/lembaga seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Turut serta pula perwakilan dari sektor perbankan seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri, serta akademisi dan asosiasi pengusaha, termasuk KADIN dan APINDO. (FF)