Media

Tangerang, 3 Juni 2025 – Bertempat di Pakons Prime Hotel, Kota Tangerang, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Banten resmi menggelar Pengukuhan Kepengurusan Masa Bakti 2024–2029 dan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) Tahun 2025. Dengan tema besar “Penguatan Organisasi dan Peran APINDO Banten Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Serta Daya Tarik Investasi di Provinsi Banten Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan pentingnya peran APINDO dalam membangun kolaborasi strategis untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan. Ia menyampaikan selamat kepada Ketua DPP APINDO Banten masa bakti 2024–2029, Tomy Rachmatullah, yang didampingi Ketua Harian Kris Rianto Adidarma.

Shinta menyebut tantangan nasional seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian serius. “Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% pada kuartal I 2025, melambat dibanding tahun sebelumnya. Tantangan global seperti disrupsi energi dan pangan memerlukan peran aktif dunia usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sektor industri manufaktur, real estate, dan pariwisata Banten sebagai sektor andalan investasi. Ia menyebut Banten memiliki nilai investasi asing langsung (PMA) sebesar Rp105 triliun, dan menyumbang PDRB sebesar Rp873 triliun, menempatkannya sebagai provinsi penyumbang ketujuh terbesar secara nasional.

“Dengan backlog perumahan 12,7 juta unit dan 3,8 juta wisatawan domestik per tahun, potensi pertumbuhan sektor properti dan pariwisata di Banten sangat besar,” tambah Shinta.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap sinergi antara APINDO dan Pemerintah Provinsi Banten. “Empat keunggulan Banten adalah lokasi strategis dan bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya iklim investasi kondusif dan peran APINDO dalam mendukung kewirausahaan berbasis digital. “Saat ini, 85% penduduk Banten adalah pengguna internet. Ini peluang besar untuk digitalisasi UMKM. Kajian Deloitte menyebut digitalisasi UMKM bisa meningkatkan ekonomi nasional hingga 2%. Untuk itu Kami mendorong APINDO menjadi wadah networking para pengusaha Banten untuk maju bersama-sama di semua bidang.” Tambahnya.

Pemerintah Provinsi Banten, menurutnya, siap memfasilitasi kolaborasi lintas sektor melalui pelatihan daring, sinergi kebijakan, hingga promosi investasi terpadu.

Ketua DPP APINDO Banten terpilih, Tomy Rachmatullah, menyampaikan komitmennya untuk membawa APINDO Banten menjadi mitra strategis yang aktif, progresif, dan solutif. “Kami akan fokus pada penguatan organisasi, peningkatan investasi, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan UMKM dan tenaga kerja,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya Rakerkonprov 2025 sebagai forum perumusan arah strategis lima tahun ke depan. “Kami akan menjabarkan rencana kerja konkret dalam bidang organisasi, program kerja, dan advokasi dunia usaha,” kata Tomy.

Dalam rangkaian acaraa pembacaan SK DPN APINDO dan pengukuhan kepengurusan dipimpin oleh Waketum DPN APINDO, Eddy Hussy. Usai sambutan dari para tokoh, kegiatan berlanjut dengan Lunch Bersama Ketua Umum APINDO, kemudian dilanjutkan dalam persidangan Rakerkonprov DPP APINDO Banren. Acara ditutup dengan penyerahan hasil sidang dan sambutan penutup dari Ketua DPP APINDO Banten.

Turut hadir oleh para tamu undangan kehormatan dari berbagai instansi strategis di Provinsi Banten, antara lain Ketua DPRD Banten, H. Fahmi Hakim, S.E., serta Ketua Umum KADIN Banten, M. Azzari Jayabaya. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten dan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Dari unsur pemerintahan daerah, tampak hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, Ir. Hj. Virgojanti, M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, H. Septo Kalnadi, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten, H. Babar Suharso, S.T., M.Si., serta para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh se-Provinsi Banten. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mempertegas semangat kolaboratif lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi pekerja dalam memperkuat ekosistem ekonomi di Banten.