Media

Ternate - Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Halmahera Tengah menggelar Musyawarah II masa bakti 2025–2030, di Kafe Amora.

Dengan mengusung tema “Siap Bekerja Sama Membangun Halmahera Tengah Lebih Maju dan Sejahtera”, kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, DPP APINDO Maluku Utara, serta pengusaha dan pelaku usaha lokal.

Dalam musyawarah tersebut, Rosalina Sangaji kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPK APINDO Halmahera Tengah Masa Bakti 2025–2030.

Sementara itu, Sam Hunter Mawikere ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPK APINDO Halmahera Tengah untuk periode yang sama.

Ketua DPK APINDO Halmahera Tengah, Rosalina Sangaji, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan untuk kembali memimpin organisasi.

 Ia juga menegaskan komitmen APINDO untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas dunia usaha di Halmahera Tengah.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II tercatat sebesar 32,09 persen, tertinggi di Indonesia. Peningkatan ini didorong oleh sektor industri pengolahan hilirisasi nikel dan pertambangan."

"Di tengah dinamika global dan berbagai kampanye negatif terhadap hilirisasi, Halmahera Tengah mampu menunjukkan eksistensinya sebagai daerah penghasil nikel yang dikenal secara nasional dan internasional,” ungkap Rosalina, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut, Rosalina menjelaskan bahwa APINDO hadir bukan hanya untuk duduk di Dewan Pengupahan, tetapi juga sebagai organisasi penyeimbang kebijakan publik yang menjaga iklim usaha tetap kondusif, mendorong peningkatan produktivitas, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Melalui musyawarah ini, kami berharap bimbingan dan arahan dari DPN APINDO Pusat maupun DPP APINDO Maluku Utara agar kita bersama-sama mampu menjawab tantangan iklim investasi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP APINDO Maluku Utara, Ghazali Abdul Mutalib, mengapresiasi tinggi atas terselenggaranya Musyawarah II tersebut.

Ia menilai, APINDO Halmahera Tengah telah menunjukkan peran nyata dalam memperkuat sinergi dunia usaha dengan pemerintah daerah, serta menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya Musyawarah II ini. Kepemimpinan Ibu Rosalina Sangaji terbukti mampu menjaga sinergi antara dunia usaha dan pemerintahan daerah."

"Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 32,09 persen pada triwulan II tahun ini, sebagian besar ditopang oleh aktivitas industri yang berada di Halmahera Tengah,” ujar Ghazali.

Menurutnya, keberadaan kawasan industri dan hilirisasi nikel di Halmahera Tengah merupakan contoh konkret bagaimana sektor swasta dapat menjadi pendorong utama peningkatan daya saing ekonomi daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, Fauzan Anshari, menyampaikan bahwa kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

 Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten, tingkat kemiskinan di Halmahera Tengah berhasil turun signifikan dari sekitar 10 persen pada tahun 2023 menjadi 6 persen pada tahun 2025.

“Kami melihat peran dunia usaha, termasuk APINDO, sangat penting dalam membuka lapangan kerja baru dan mendukung program pengentasan kemiskinan. Dengan semakin banyaknya kegiatan industri di Halmahera Tengah, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujar Fauzan Anshari.

Musyawarah II DPK APINDO Halmahera Tengah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Kegiatan ditutup dengan semangat kebersamaan seluruh peserta yang menyuarakan tekad bersama: “Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju

Sumber: ternate.tribunnews.com