Umkm

Jakarta, 20 Februari 2025 – APINDO bersama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization / ILO) berkolaborasi mendukung UMKM dan pekerja di Indonesia. Kehadiran Ibu Lishia Erza - Ketua Komite Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusif, Bidang UMKM & Koperasi DPN APINDO, dan Andrej Slivnik - Technical Officer ILO,  turut mendorong adopsi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan para pekerja di Indonesia. APINDO dan ILO menyelenggarakan "Dialog Nasional Pembayaran Upah Digital yang Bertanggungjawab Bagi UMKM & Pekerja di Indonesia" di The Hermitage Hotel, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi pekerja, serta akademisi dan lembaga penelitian.

Kegiatan ini diawali dengan sesi pembukaan yang menghadirkan perwakilan dari ILO dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Selanjutnya, ILO memaparkan temuan awal dan pelajaran dari implementasi program "Responsible Digital Wage Payments for SMEs" di Indonesia. Salah satu sesi utama dalam dialog ini adalah diskusi meja bundar yang difasilitasi oleh ILO Global Center on Digital Wages for Decent Work. Diskusi ini membahas berbagai perspektif dari APINDO, OJK, Bank Indonesia, dan RISE Indonesia terkait tantangan dan peluang dalam penerapan sistem pembayaran upah digital bagi UMKM dan pekerja.

Meskipun layanan keuangan digital berkembang pesat di Indonesia, pembayaran upah secara tunai masih menjadi pilihan utama, terutama di sektor UMKM dan pekerja informal. Padahal, digitalisasi upah menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi dalam pengelolaan penggajian, peningkatan kinerja bisnis, serta perlindungan hak pekerja yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi pembayaran upah dapat memberikan pekerja akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, termasuk tabungan, kredit, dan asuransi, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Namun, transisi ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan waktu, sumber daya, dan pengetahuan tentang cara mengimplementasikan sistem pembayaran upah digital. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam kesadaran akan solusi pembayaran digital yang terjangkau serta adanya resistensi dari pekerja terhadap perubahan sistem pembayaran upah ini.

Dialog nasional ini bertujuan untuk berbagi wawasan di tingkat nasional, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi terbaik dalam mendorong pembayaran upah digital yang bertanggung jawab bagi UMKM dan pekerja. Dialog ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman tentang manfaat dan tantangan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab bagi UMKM dan pekerja, terutama mereka yang rentan. Selain itu, APINDO dan ILO ingin meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, lembaga keuangan, organisasi pekerja, dan organisasi pembangunan dalam mengadopsi sistem ini. Kemudian, mengidentifikasi rekomendasi kebijakan dan solusi praktis untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pembayaran upah digital di tingkat nasional maupun regional.

Pada sesi siang dialog nasional ini menghadirkan kajian mengenai layanan akses upah yang telah diperoleh (Earned Wage Access/EWA) yang dipresentasikan oleh ILO Global Center on Digital Wages for Decent Work dari Jenewa. Sesi ini juga menghadirkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk APINDO, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Konfederasi Serikat Pekerja, serta penyedia layanan EWA, dengan fasilitasi dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Dalam dialog ini, para peserta menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung digitalisasi upah, infrastruktur keuangan yang inklusif, serta peningkatan literasi keuangan bagi pekerja dan UMKM. Selain itu, diperlukan transparansi dalam sistem pembayaran upah digital, perlindungan data pribadi pekerja, serta pemberian pilihan metode pembayaran digital yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

 Ibu Lishia Erza, Ketua  Ketua Komite Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Inklusif DPN APINDO saat menyampaikan gagasannya pada Dialog Nasional Pembayaran Upah Digital yang Bertanggungjawab bagi UMKM & Pekerja di Indonesia.