Rakerkonas APINDO XXVII dan Munassus 2016: APINDO dorong penguatan kapasitas pelaku usaha daerah untuk iklim investasi berdaya saing

DPN APINDO kembali mengadakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXVII dan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) 2016 yang digelar pada Kamis-Sabtu, 14-16 April 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bertema "Membangun Sinergi Pemerintah dan APINDO untuk Menciptakan Iklim Investasi yang Berdaya Saing". Munassus APINDO menjadi agenda dalam pembahasan Perubahan AD/ART APINDO. Sejumlah Menteri, Kepala BKPM, Gubernur NTT, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Pengurus APINDO daerah dari 34 Provinsi  hadir dalam acara ini.

Rapat Kerja yang melibatkan pengurus APINDO Nasional dan Daerah ini menjadi ajang koordinasi bagi kedua belah pihak untuk membahas sejumlah isu dan dinamika yang berkembang, terutama isu yang menjadi fokus Rakerkonas 2016 adalah Hubungan Industrial, investasi, dan ekonomi secara global.

Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B. Sukamdani, mengungkapkan APINDO mendorong para pelaku usaha, di seluruh Indonesia, untuk memanfaatkan secara optimal berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga pelaku usaha nasional dan daerah mampu menjadi pemain global. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakanpasar terbesar ASEAN dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Pelaku usaha dan pemerintah diharapkan juga membangun sinergi untuk mengembangkan industri utama dan industri pendukung di dalam negeri terkait supply chain industry secara regional dan global.

Ia menambahkan, tahun 2015 menjadi tahun yang berat dan menantang bagi pengusaha, bahkan dinilai cukup sulit sebagai barometer perkembangan dunia usaha. Pada triwulan pertama, dunia usaha domestik tertekan akibat berbagai persoalan fundamental, seperti melemahnya nilai tukar Rupiah dan masih tingginya suku bunga perbankan.

Meskipun demikian, muncul optimisme dan harapan pada tahun 2016 mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi di kwartal IV tahun 2015 meningkat sebagai indikasi membaiknya perekonomian yang membawa Indonesia tumbuh 4,7% di tahun 2015. Perbaikan tersebut berlanjut di tahun 2016 dimana pertumbuhan di bulan Januari mencapai 5,04% dengan trend yang meningkat.

Dengan demikian, Hariyadi memaparkan jika APINDO berupaya meningkatkan peran serta dalam memberikan rumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dengan sasaran kata kunci utama, yaitu iklim investasi melalui penyelarasan berbagai faktor pendorong dan penompang pertumbuhan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kemanfaataan perekonomian regional dan global, serta domestik.

APINDO juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerah yang belum optimal ketersediaan lapangan kerja. Hariyadi menilai jika geliat investasi yang telah dimulai sejak semester II 2015 berlanjut intensif di tahun 2016, maka ketersediaan lapangan kerja berkualitas tentunya akan membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, apabila persebaran investasi semakin bergeser ke luar Jawa dan Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur, hal ini akan semakin menuntut kemampuan daerah dalam menyediakan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang semakin baik. Peran BLK diperlukan dalam meningkatkan ketersediaan tenaga kerja di daerah

APINDO menyadari pentingnya program kemitraan yang dapat menjadi forum strategis dalam mendorong tercapainya target investasi. Kerjasama internasional juga diupayakan untuk melakukan transformasi jaringan internasional dan nasional APINDO ke dalam kemitraan strategis antara pelaku usaha domestik dan internasional dengan penciptaan bisnis yang menyediakan lapangan kerja di Indonesia.

Menteri Perindustrian akan membuka acara Rakerkonas ke-27 dan Munassus APINDO 2016, juga diagendakan untuk berbincang dengan para pelaku usaha daerah mengenai kebijakan perindustrian di sektor padat karya. Dijadwalkan pula  Menteri Tenaga Kerja akan hadir dan bergabung dalam Dialog Interaktif untuk membahas terkait sejumlah kebijakan, diantaranya Kebijakan Ketenagakerjaan di Sektor Industri Padat Karya, Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Produktivitas, Kebijakan Pemerintah dalam Penyiapan BLK, dan Kesiapan Pemerintah dalam revisi UU PPHI No. 2 Tahun 2004 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.






Kamis, 14 April 2016 |