Outlook APINDO 2017 Prospek Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2017

PROSPEK EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA 2017

 

"Menjaga Optimisme Melalui Kelanjutan Kinerja Pemerintah

Dan Dunia Usaha Bagi Masa Depan Perekonomian Indonesia"

 

20 Desember 2016

APINDO memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di rentang 5,0% hingga 5,3% tahun 2017, tidak jauh berbeda dengan asumsi pertumbuhan Pemerintah untuk tahun 2017 di level 5,1%. Proyeksi tersebut bersifat moderat dan diberikan dalam rentang proyeksi yang didasari pertimbangan atas perkembangan ekonomi global maupun reformasi ekonomi dalam negeri yang masih dalam proses penguatan.

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional 2017 diantaranya : mulai pulihnya harga komoditas global, pemulihan ekonomi US dan kawasan Eropa, belum solidnya prospek pertumbuhan negara berkembang dan emerging countries, rendahnya harga minyak dunia, perkembangan kebijakan ekonomi AS pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden US, serta proyeksi the Fed terhadap outlook kenaikan suku bunga acuan US sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2017 mendatang. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mencermati perkembangan ekonomi Tiongkok yang pertumbuhan 2017 diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Perkembangan ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengaruh perekonomian US terhadap ekonomi domestik. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berimbas terhadap neraca perdagangan Indonesia, serta terhadap indikator makro ekonomi lainnya.

Sementara itu, dinamika dalam negeri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tahun 2017 adalah : pertama, kelanjutan komitmen pemerintah di sektor produktif melalui belanja infrastruktur serta target pencapaian komitmen dan realisasi investasi 2017 yang lebih baik. Reformasi kelembagaan juga akan dilanjutkan dengan komitmen kuat yang diharapkan dari Pemerintah Daerah. Kedua, kesuksesan kebijakan Tax Amnesty Pemerintah di tahun 2016 yang akan berakhir pada akhir Maret 2017 akan memberi baseline data perpajakan yang lebih baik dan transparan bagi penyempurnaan penerimaan fiskal Pemerintah di tahun-tahun mendatang melalui pajak. Ketiga, penyempurnaan upaya memperbaiki iklim investasi melalui tambahan paket deregulasi kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan hingga akhir 2016 sehingga realisasi investasi akan semakin meningkat mengikuti komitmen investasi yang telah dikumandangkan para penanam modal. Keempat, kestabilan sosial-politik yang diharapkan akan terus diperbaiki sejalan dengan semakin kuatnya dukungan politik dan legislatif terhadap pemerintahan Jokowi-JK sejalan dengan meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mendapatkan dukungan politik melalui roadshow yang dilakukan Presiden Jokowi di bulan-bulan akhir 2016. Hal tersebut akan menjadi modal kuat bagi penguatan kelembagaan politik Indonesia saat ini hingga 2,5 tahun sisa masa kepemimpinan Pemerintahan Jokowi-JK.

Berikut detail beberapa hal penting yang menumbuhkan optimisme dunia usaha atas perekonomian 2017 :

 Daerah dan Regulasi. APINDO mengapresiasi penghapusan 3.143 Perda oleh Pemerintah (Kemendagri RI), namun dunia usaha melihat dalam tahun 2016 bahwa masih banyak Perda-Perda lain yang bersifat masih menghambat iklim investasi namun belum dihapuskan. Beberapa Pemda telah memiliki arah positif dengan membenahi Perda dan pembenahan kelembagaan, namun masih banyak daerah yang belum memiliki spirit serupa untuk mendukung geliat investasi dan perbaikan iklim usaha. Kondisi tersebut harus secepatnya diperbaiki dan disempurnakan di tahun 2017. Saatnya pemerintah pusat yang telah melakukan reformasi agar dapat mengajak dan mengikutsertakan Pemda, sehingga proses reformasi di daerah dapat berjalan sejalan dan seiring. Pemerintah Pusat perlu member dukungan lebih serius dalam pengembangan ekonomi daerah agar Pemda mampu melayani dan merawat investasi di daerahnya karena tanpa dukungan pemda investasi tidak dapat direalisasikan mengingat ijin-ijin dasar merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, pembuktian dari perubahan pattern kebijakan daerah harus direalisasikan, sehingga dunia usaha dapat melihat Otonomi Daerah dengan prospek yang semakin baik. Desentralisasi masih membawa banyak persoalan, kapasitas kepemimpinan daerah dan kapitalisasi potensi ekonomi di tingkat daerah yang masih rendah. Namun saat ini mulai terlihat perbaikan pattern ekonomi daerah dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah. Dalam perspektif ekonomi, desentralisasi harus menjadikan suatu daerah menjadi lebih makmur / lebih baik yang dapat dinilai dari berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak kalah pentingnya, performansi data pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan utilisasi DAU dan DAK agar tidak hanya ditempatkan di SBI atau di bank-bank daerah, namun digunakan untuk membangun fasilitasi-fasilitas yang bersifat produktif.


§  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai dengan Jilid XIV yang mencakup deregulasi ratusan kebijakan pemerintah di berbagai sektor industri maupun lintas sektor. Deregulasi di berbagai sektor industri maupun lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah untuk perbaikan perekonomian. Paket kebijakan Pemerintah ini dinilai menyentuh pemulihan sektor riil domestik, tantangannya adalah implementasi kebijakan tersebut. Sepenuhnya disadari oleh dunia usaha bahwa kebijakan yang baik tidak serta merta menjamin pelaksanaan yang baik. Tahun 2017 merupakan tahun kelanjutan upaya besar pemerintah di bidang perekonomian yang telah dilakukan di tahun 2016.

Dalam hal regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait Pengupahan yang telah berlandaskan PP No. 78/2015 yang menjamin adanya kepastian pengupahan. Kemenaker RI jelas berwenang dalam memastikan implementasinya di daerah. Namun, (beberapa) Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota masih belum mematuhinya. Hal ini menuntut adanya koordinasi intensif antara Kemenaker RI dengan Kemendagri yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Dan apabila diperlukan / mengalami kebuntuan antar Lembaga, maka diperlukan intervensi Presiden untuk memutuskannya.

Selain itu, UU No. 13/2003 dinilai gagal menjalankan mandatnya untuk perbaikan kualitas hubungan industrial dalam mendukung perekonomian. Oleh karena itu UU 13/2003 tidak sekedar perlu direvisi namun harus diganti. Pembentukan UU yang baru harus dilakukan satu paket dengan UU Serikat Pekerja (SP/SB) dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Penggantian UU yang telah diwacanakan bertahun tahun ini perlu kepemimpinan langsung Presiden yang dapat menjamin keberhasilannya mengingat persoalannya yang rumit lintas sektoral sekaligus memiliki aspek politis yang sangat besar.

APINDO mengapresiasi proses perundingan / kesepakatan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang diupayakan pemerintah, seperti negosiasi IA-CEPA dan EU-CEPA serta pembahasan TPP. APINDO berpandangan bahwa perjanjian perdagangan harus memberi manfaat positif bagi peningkatan daya saing dunia usaha domestik, sekaligus mengingatkan beberapa tantangan yang dapat muncul dari perjanjian perdagangan yang diikuti Indonesia. Dari potensi keikutsertaan Indonesia dalam TPP (Trans Pacific Partnership), APINDO menegaskan agar skema perjanjian ini dapat memberi leverage terhadap ekspansi di sektor industri labour intensive di Indonesia. APINDO mencermati bahwa dengan ikut sertanya Indonesia dalam beberapa skema perjanjian perdagangan internasional, akan tercipta kondisi secara langsung maupun tidak langsung yang "memaksa" diterapkannya regulatory reform & bureaucracy reform.


Situasi ekonomi global yang diperkirakan berbagai lembaga masih belum menunjukkan perbaikan siginifikan di tahun 2017 harus menjadi alert bagi pemerintah dalam memutuskan keikutsertaan Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan mendatang secara tepat. Perjanjian perdagangan yang tepat haruslah memberi leverage bagi sektor usaha Indonesia, terutama sektor industri padat karya. Selain keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan, pemerintah harus mampu memperluas kerjasama perdagangan bilateral dengan berbagai negara, yang tentunya harus menguntungkan industri domestik. Kemendag RI harus dapat berkoordinasi lebih luas lagi dengan Kemenlu RI melalui KBRI di berbagai negara untuk intensif membuka peluang investasi dan perdagangan.

 

§  Pembangunan Sektor Energi Yang Berkelanjutan. Pertamina telah melakukan reformasi melalui efisiensi di sektor migas dengan memangkas biaya intermediasi, salah satu kebijakan terobosan adalah dengan membubarkan Petral. Spirit yang ingin diperlihatkan adalah agar pembenahan serupa dilakukan terhadap seluruh sektor ESDM, dan juga terkait sektor lingkungan hidup. Di sektor Migas Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga terus melakukan efisiensi dan penataan regulasi dalam rangka mengawal reformasi di sektor Migas. Spirit yang ingin diperlihatkan adalah agar pembenahan serupa dilakukan terhadap seluruh sektor ESDM, dan juga terkait sektor lingkungan hidup. Tanpa kinerja yang efisien di sektor ESDM, maka dunia usaha tidak dapat memperbaiki daya saing.


§  Faktor lain yang sedang dicermati adalah efektivitas akomodasi politik serta komitmen kuat pemerintah terhadap disiplin anggaran. Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi - JK jilid ke-2 pada 2016 yang banyak memberikan akomodasi politik harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kepemimpinan kementrian lembaga sebelumnya. Jika tidak dapat membuktikan perbaikan kinerja secara signifikan, akomodasi politik tersebut justru dapat memperlemah dukungan sektor bisnis bagi kepemimpinan nasional.


§  Dalam hal spending anggaran perlu dilakukan penertiban kebijakan pusat dan daerah. Pola eksekusi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah hingga 2016 ternyata tidak berbeda dengan pola-pola spending anggaran tahun-tahun sebelumnya, yang sebagian besar baru dieksekusi di kuartal terakhir tahun anggaran berjalan - yang sangat potensial rendah kualitas implementasinya dan rawan penyimpangan. Rejim APBN 2016 dianggap mengalami "kegagalan" dengan revisi yang dilakukan hingga tiga kali. Namun dunia usaha mengapresiasi revisi pemerintah, yang ditujukan agar rejim APBN 2016 dapat terhindar dari batas maksimum rasio defisit anggaran terhadap PDB di level 3,0%. Dunia Usaha berharap agar alokasi APBN 2017 terhadap pembangunan sektor-sektor produktif terus dilanjutkan.

APINDO juga ingin melihat effort pemerintah yang sesungguhnya dari keberhasilan Tax Amnesty (TA) dengan mereformasi sistem perpajakan. Apabila akan ditutup nantinya pelaksanaan TA di tahun 2017, maka harus didukung sistem yang handal agar tidak kembali ke arah tax avoidance, oleh karenanya penegakan hukum benar-benar dilaksanakan. APINDO juga mencermati arah reformasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah. Setelah merampungkan UU Pengampunan Pajak, agenda berikutnya adalah revisi atas UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai untuk meningkatkan daya saing. Penyesuaian tarif pajak yang lebih rendah diyakini akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan demikian, melalui high compliance dan aktivitas ekonomi yang semakin besar diyakini akan memberikan pemasukan pajak yang lebih besar kepada negara. Sebagai perbandingan, Singapura menyesuaikan tarif PPh Badan sebesar 17%. Oleh karena itu APINDO berpandangan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan serupa terhadap tarif PPh Badan yang saat ini masih berada di atas 20% agar dapat ditekan seperti Singapura atau minimal dapat ditekan ke bawah 20%, sehingga dunia usaha Indonesia semakin berdaya saing.

Dunia usaha juga harus mengawal proses penerbitan peraturan perundang-undangan yang kontroversial di tahun 2017. Diantaranya perubahan UU Persaingan Usaha, pembentukan UU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL-CSR), Peraturan Implementatif UU Produk Halal dan TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat).  Pembahasan substansi yang diatur dalam penerbitan UU dan implementasi peraturan-perundang-undangan tersebut sangat potensial menurunkan daya saing usaha sehingga kontraproduktif dengan berbagai upaya perbaikan kebijakan usaha yang telah dirintis sebelumnya.







Selasa, 20 Desember 2016 |