Menuju Indonesia Kompeten, APINDO tandatangani Deklarasi Pemagangan Nasional bersama Menteri Tenaga Kerja dan KADIN

Pemagangan dinilai penting untuk diterapkan di sejumlah perusahaan mengingat Indonesia saat ini hanya mampu menciptakan sekitar 1,3 juta lapangan kerja per tahun. Sementara itu, dalam roadmap perekonomian APINDO, Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja berkualitas setidaknya 3 juta per tahun.

Selain itu, Belum maksimalnya peran dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha juga dinilai menjadi penghambat terserapnya angkatan kerja dalam perusahaan. Oleh karenanya, dunia pendidikan diharapkan mampu menciptakan kurikulum dan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan dunia usaha.

Pemagangan diharapkan dapat dimanfaatkan para lulusan dunia pendidikan yang belum terserap industri untuk mendapatkan keterampilan yang langsung diinisiasi oleh masing-masing industri sehingga para lulusan tersebut nantinya memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha.

Sebagai asosiasi pengusaha yang bersinergi dengan Pemerintah dan KADIN Indonesia, APINDO mengupayakan sejumlah gagasan dan program dalam mendukung program Pemerintah penciptaan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan melakukan inisiasi pembentukan Global Apprenticeship Network (GAN) - Indonesia. Dalam hal ini representasi APINDO masuk dalam struktur Board GAN Indonesia. GAN Indonesia merupakan organisasi pemagangan yang berafiliasi dengan GAN di Jenewa, Swiss.

Upaya lainnya yang dilakukan APINDO adalah dengan melibatkan perusahaan anggota APINDO untuk memberikan pemahaman dan best practices sharing terkait pemagangan di Indonesia dan menyusun Panduan Pemagangan mengenai teknis serta prosedur pelaksanaan pemagangan di perusahaan. 

Gerakan pemagangan ini juga sejalan dengan salah satu butir rekomendasi Bali Declaration yang merupakan hasil dari 16th  Asia and the Pacific Regional Meeting (APRM) yang diselenggarakan 6-9 Desember 2016 di Denpasar.

Dalam pertemuan high level meeting di level nasional, ketiga unsur konstituen tripartit antara Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja juga menempatkan pemagangan sebagai salah satu program prioritas dalam Decent Work Country Program

Deklarasi Pemagangan Nasional diikuti 2.000 perusahaan industri dalam rangka mendukung Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja. Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya menegaskankualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci kompetisi. Jangan sampai bonus demografi menjadi kumpulan pengangguran. "Mayoritas penduduk kita yang ada di usia produktif harus menjadi aktor-aktor pembangunan, aktor-aktor inovasi. Jangan sampai bonus demografi kita ini berubah menjadi sebuah kumpulan pengangguran. Ini yang harus kita hindari," jelas Presiden.

Presiden juga mengungkapkan apresiasi kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan APINDO dan KADIN dan diharapkan pemagangan tersebut mampu menyerap industri dan jumlahnya tidak hanya 100 atau 1000 karena kebutuhan pemagangan ini untuk memperbaiki keterampilan dan kualitas SDM.  "Kebutuhan kita 2 jutaan," ungkap Presiden.

Bagi para pemagang, Presiden menegaskan perlunya memenuhi sejumlah hak pemagang dan dapat diberikan keahlian aplikatif. Pemagang nantinya dapat bekerja di perusahaan magang, bekerja di perusahaan lain atau memulai usaha secara mandiri.

Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri memaparkan Deklarasi Pemagangan Nasional ini diikuti 2648 perusahaan yang terdiri dari sektor manufaktur 1776, ekspor-impor 219, pariwisata 200, perbankan 12, sektor kelautan dan perikanan 441 perusahaan. Ia mengungkapkan perlunya sistem pemagangan terstruktur yang diikuti sertifikasi.

Penandatanganan Deklarasi in merupakan komitmen dunia usaha dalam mendukung gerakan pemagangan nasional. Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan APINDO menggerakkan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia untuk menjalankan program pemagangan bagi angkatan kerja muda untuk mempersiapkan lulusan dunia pendidikan memiliki keterampilan yang diperlukan dunia usaha. 







Jumat, 23 Desember 2016 |